JAKARTA - Ketua Fraksi Partai NasDem DPR, Ahmad M. Ali meminta pemerintah membuat skema vaksinasi COVID-19 secara mandiri yang berbayar oleh pihak swasta.
Menurut Ahmad, skema vaksin mandiri ini berada di luar program vaksinasi gratis oleh pemerintah. Vaksin mandiri tersebut bisa ditujukan kepada warga yang memiliki kesanggupan membayar dengan kocek pribadi.
"Fraksi Partai NasDem mendorong agar Pemerintah membuka skema vaksinasi mandiri yang segala kebutuhannya dipenuhi secara swadaya oleh warga. Vaksinasi mandiri ini diserukan utamanya bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial lebih," kata Ahmad dalam keterangannya, Selasa, 12 Januari.
Ahmad menilai pemerintah perlu membuat regulasi atau memberikan payung hukumnya agar praktik vaksinasi mandiri ini tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.
"Hal ini penting agar proses vaksinasi nasional bisa berjalan secara simultan sehingga target penduduk yang tervaksinasi bisa lebih cepat terpenuhi," tutur dia.
Ada pun usul pembuatan skema vaksin berbayar ini didasarkan pada hitungan proses vaksinasi yang dilakukan pemerintah. Hingga bulan April 2021 mendatang, jumlah penduduk yang tervaksinasi baru mencapai 49,5 juta jiwa.
Sementara itu, lanjut Ahmad, Indonesia membutuhkan kecepatan untuk mencapai situasi herd immunity, dengan setidaknya 180 juta jiwa harus tervaksinansi dari 250 juta penduduk Indonesia.
"Oleh karena itu, harus ada langkah-langkah alternatif agar proses vaksinasi nasional tidak berjalan secara linier. Langkah simultan perlu dirumuskan agar target imunitas nasional tidak membutuhkan waktu tertalu lama," jelas dia.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Pekerjaan Rumah yang Harus Diselesaikan Setelah Izin Darurat Vaksin COVID-19 Diterbitkan
12 Januari 2021, 08:32
Sebagai informasi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin COVID-19 produksi Sinovac.
Pemberian EUA Sinovac memperkuat keyakinan pemerintah dalam.memulai vaksinasi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah bakal melaksanakan vaksinasi COVID-19 pada Rabu, 13 Januari mendatang. Adapun penerimaan vaksin perdana bakal dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Mengenai vaksinasi, insyaallah, bapak ibu kita akan mulai di hari Rabu dan akan dimulai oleh Bapak Presiden," kata Budi seperti dikutip dari keterangan pers yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden.
Selain soal pelaksanaan vaksinasi perdana, Budi juga memaparkan pemerintah akan menerima jutaan bahan baku vaksin dari Sinovac. Bahan baku ini bakal datang pada Selasa, 12 Januari atau hari ini.
"Bahan baku ini akan bisa diproses oleh Bio Farma dalam jangka waktu satu bulan sehingga di awal Februari kita sudah punya vaksin jadi dan 15 juta bahan vaksin," ungkapnya.
Tak hanya itu, Budi juga memaparkan Indonesia akan menerima vaksin gratis dari Gavi. "Minimal 54 juta dosis, maksimal 108 juta dan berita baiknya itu bisa datang lebih cepat. Either, di akhir Februari atau di awal Maret," jelasnya.
"Dan vaksin yang dari Gavi pilihannya adalah Pfizer, AstraZeneca, dan Moderna yang sudah dapat izin persetujuan dari negara asalnya dan satu lagi Novavax. Kami sekarang sedang berdiskusi jenis apa yang mau kita ambil karena vaksin ini bisa diberikan di atas usia 60 tahun," imbuh mantan Wakil Menteri BUMN ini.
Terkait
