Presiden Biden Temui Keluarga Korban Penembakan Massal Usai Perketat Aturan Kepemilikan Senjata Api

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Joe Biden memeluk para korban penembakan massal pada Hari Selasa, beberapa jam setelah ia mengeluarkan perintah eksekutif untuk memperketat pemeriksaan latar belakang penjualan senjata api, yang disebut Gedung Putih sebagai kebijakan paling komprehensif yang dapat diberlakukan oleh presiden tanpa Kongres.

Dalam kunjungannya ke daerah kantong Asia-Amerika di Monterey Park yang bertetangga dengan Los Angeles, Presiden Biden berempati terhadap para korban penembakan massal 21 Januari yang menewaskan 11 orang.

Dia juga memuji perintah eksekutif yang memperketat pemeriksaan latar belakang bagi pembeli senjata, memperkuat dukungan federal untuk undang-undang tanda bahaya di negara bagian yang bermaksud untuk menghentikan penjualan senjata kepada orang-orang yang dianggap berbahaya.

"Saya di sini atas nama rakyat Amerika untuk berduka bersama Anda, berdoa bersama Anda, untuk memberi tahu Anda bahwa Anda dicintai dan tidak sendirian," kata Presiden Biden kepada para hadirin di Monterey Park, melansir Reuters 15 Maret,

Setelah pidatonya, Presiden Biden bertemu secara pribadi dengan keluarga korban dan orang-orang yang pertama kali merespons peristiwa tersebut, kata Gedung Putih.

Penembakan di sebuah ruang dansa pada Tahun Baru Imlek menewaskan 11 orang dan melukai sembilan orang, membuat penduduk di kawasan tersebut dicekam ketakutan ketakutan.

I signed into law the most significant gun safety reform in nearly three decades.

But Congress must do more.

Let’s pass universal background checks, eliminate immunity for gun manufacturers, and ban assault weapons. pic.twitter.com/S75djegenL

— President Biden (@POTUS) March 15, 2023

Inti dari perintah eksekutif terbaru adalah untuk memperluas pemeriksaan latar belakang calon pembeli, untuk mencegah penjahat atau pelaku kekerasan dalam rumah tangga membeli senjata api, sebagian besar dengan bersandar pada penjual senjata api berlisensi federal, untuk mematuhi atau mendidik orang lain yang mungkin tidak menyadari bahwa mereka diharuskan untuk menjalankan pemeriksaan latar belakang di bawah hukum yang ada, kata Gedung Putih.

Dengan lebih dari 40.000 kematian akibat senjata api di AS per tahun, Presiden Biden menilai bahwa para pemilih pada pemilihan presiden 2024 akan mendukung pengendalian senjata api yang lebih proaktif.

Partai Republik yang mencari nominasi partai mereka untuk menantang Presiden Biden dari Partai Demokrat pada tahun 2024, dipastikan akan mendukung hak-hak kepemilikan senjata yang lebih luas, yang didukung oleh kelompok-kelompok berpengaruh seperti National Rifle Association.

Sedangkan Pemerintahan Presiden Biden merujuk pada hasil jajak pendapat yang menunjukkan, sebagian besar orang Amerika Serikat mendukung pemeriksaan latar belakang.

Diketahui, beberapa pendukung hak-hak kepemilikan senjata api menentang pemeriksaan latar belakang, dengan mengatakan itu melanggar hak konstitusional untuk memiliki senjata api, namun gagal menghentikan para penjahat untuk mendapatkannya. Mereka juga berpendapat bahwa banyak undang-undang yang menginjak-injak hak-hak proses hukum.

Kelompok-kelompok hak kepemilikan senjata meremehkan Perintah Presiden Biden sebagai pengulangan hukum yang ada, sekaligus mengancam kebebasan pribadi.

"Pemerintahan Biden seharusnya menuntut agar jaksa penuntut dan anggota parlemen yang bersikap lunak terhadap kejahatan, menggunakan hukum yang sudah ada untuk memenjarakan penjahat yang menyalahgunakan senjata api untuk memangsa orang Amerika yang tidak bersalah," kata Lawrence Keane, wakil presiden senior NSSF, kelompok industri perdagangan senjata api terbesar.

Sedangkan Dudley Brown, presiden Asosiasi Nasional untuk Hak-Hak Senjata Api mengatakan dalam sebuah pernyataan, Presiden Biden "bertujuan untuk menjadi presiden yang paling anti-senjata api dalam sejarah bangsa kita."

Diketahui, Presiden Biden tahun lalu menandatangani Bipartisan Safer Communities Act, undang-undang pengendalian senjata api yang paling signifikan dalam 30 tahun terakhir.

Sejak saat itu, Partai Republik memenangkan kendali Dewan Perwakilan Rakyat, mengakhiri hampir semua peluang undang-undang senjata api untuk dua tahun ke depan, seperti larangan yang diusulkan Presiden Biden untuk senjata serbu dan magasin berkapasitas tinggi.

Meski begitu, Presiden Biden meminta Kongres untuk bertindak, dan menyesalkan bahwa larangan senjata serbu tahun 1994 dicabut 10 tahun kemudian.

"Jadi mari kita selesaikan pekerjaan ini. Larang senjata serbu. Larang mereka lagi. Lakukan sekarang. Cukup. Lakukan sesuatu, lakukan sesuatu yang besar," tandasnya.