JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menegaskan bahwa sosok capres yang nantinya diusung haruslah dari PDIP.
Hal itu dikatakan Hasto merespons wacana duet Prabowo Subianto-Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024.
Menurut Dasco, setiap partai politik memiliki rencana masing-masing terkait pencapresan. PDIP ingin capres dari kadernya sementara Gerindra mencalonkan ketua umumnya.
"Ya saya pikir kan semua memang memiliki planning masing-masing. Kalau PDIP punya planning demikian ya Gerindra juga punya planning sesuai mekanisme yang ada," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Maret.
"Patut diketahui bahwa hasil rapimnas partai Gerindra menjadi patokan kita itu calon presiden. Dari partai Gerindra itu kan Pak Prabowo dan selama itu hasil Rapimnas enggak ada perubahan, ya tentunya masih begitu," lanjut Dasco
Menyoal pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo yang membuka kemungkinan menduetkan Prabowo dengan Ganjar, Dasco menilai itu hanya pandangan pribadi adik dari menteri pertahanan.
"Saya pikir yang disampaikan Pak Hashim secara pribadi kemarin, itu kan dalam satu acara yang kemudian ditanya wartawan. Nah, secara lengkapnya saya sudah tanya, ada wartawan yang nanya kalau misalnya duet ini dengan ini gimana, ya tentunya kan soal koalisi, soal pasangan, itu kan sah-sah saja beredar di masyarakat," ungkapnya.
Sedangkan secara resmi, kata Dasco, penentuan pasangan duet Prabowo akan ditentukan sesuai mekanisme di Partai Gerindra.
"Bahwa kemudian secara resmi tentunya para partai politik punya mekanisme sendiri nantinya," pungkasnya.
Diketahui, wacana duet Prabowo-Ganjar di Pemilu 2024 mencuat usai keduanya akrab menemani Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kebumen, Jawa Tengah.
Namun, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan sosok capres yang nantinya diusung haruslah dari PDIP.
"Ya penawaran kerja sama tentu saja dalam rangka calon presiden, berasal dari PDI Perjuangan," kata Hasto di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Senin, 13 Maret.
Sedangkan penentuan cawapres, Hasto menekankan pembahasannya harus sesuai dengan konfigurasi politik yang ada dan kerja sama antarpartai politik.
BACA JUGA:
"Artinya harus disepakati bersama-sama, oleh partai politik yang membangun kerja sama tersebut. Mengingat calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik," kata Hasto.