Tahu Agenda Safari Politik Anies, Demokrat Hati-hati Atur Strategi karena Banyak Ancaman untuk Capresnya
Ilustrasi Anies dan AHY di depan kantor DPP Partai Demokrat. (Nailin In Saroh-VOI)

Bagikan:

JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pihaknya mengetahui agenda safari politik bacapres Anies Baswedan, termasuk daerah-daerah yang bakal dikunjungi. 

Dia menuturkan, mantan gubernur DKI Jakarta itu selalu menginformasikan segala kegiatannya kepada tim kecil di Koalisi Perubahan. 

Diketahui, belakangan ini Anies rajin menyambangi pelosok Nusantara untuk mengenalkan dirinya sebagai Capres 2024 yang diusung NasDem, PKS dan Demokrat. Bahkan, Anies berani 'mencuri kantong suara' di daerah kemenangan Prabowo Subianto pada pilpres 2019 lalu, seperti provinsi Aceh, Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat dan wilayah lainnya. 

"Di tim kecil diinformasikan dibahas, kan tim kecil ada wakilnya NasDem, PKS, Demokrat, ada pak Sudirman Said mewakili mas Anies, bahkan mas Anies juga sering terjun langsung rapat di tim kecil. Jadi apapun itu sudah dikomunikasikan," ujar Herzaky kepada VOI beberapa waktu lalu

Saat ini, lanjut Herzaky, kemana pun Anies bersafari pasti ada pertemuan dengan perwakilan pengurus tiga partai untuk berkonsolidasi. 

"Perwakilan dari Demokrat, PKS dan NasDem di daerah selalu diskusi dengan mas Anies mengenai gambaran peta kekuatan di daerah masing-masing, saling bertukar pikiran bagaimana memenangkan hati rakyat, suara rakyat di daerah itu, bagaimana aspirasi rakyat yang ingin perubahan ini terwujud di TPS," jelasnya.

Menurut Herzaky, aspirasi rakyat menguat sendiri karena masyarakat menginginkan perubahan dan perbaikan. Namun bersamaan dengan itu, kata dia, banyak juga yang berupaya agar aspirasi ini tidak terwujud di tempat pemungutan suara (TPS). 

Herzaky lantas menyebut ada pihak-pihak yang tak ingin perubahan yang dibawa Anies terjadi di kemudian hari. Sehingga, NasDem, PKS dan Demokrat harus berhati-hati dalam mengatur strategi kemenangan Anies. Terutama di daerah-daerah yang rakyatnya inginkan perbaikan. 

Kendati demikian, Herzaky enggan mengungkap siapa pihak atau kelompok yang dimaksud. Tentunya, kata dia, pihak tersebut punya kekuatan besar. 

"Kita tahu orang-orang yang ingin status quo segala daya upaya mereka lakukan, mereka punya infrastruktur untuk melakukan itu maka kita harus kompak, solid, militan, dan hati-hati dalam mengelola strategi," katanya. 

Sementara terkait deklarasi Koalisi Perubahan, tambah Herzaky, ketiga parpol sedang mengkalkulasi. Mulai dari waktu, target, strategi kemenangan, hingga pencegahan terhadap ancaman-ancaman yang bisa menggagalkan Anies maju sebagai Capres 2024. 

"Kita bukan sekedar bicara timing, bicara momentum yang menjadi game changer, tapi juga upaya deklarasi yang bisa memberikan efek gentar yang sedang kami kalkulasi kapan optimalnya, kapan maksimalnya, seperti apa kondisi yang mesti terpenuhi sebelum kita melakukan deklarasi ini," bebernya.

"Dan bukan hanya itu, kami juga ada yang namanya strategi pencegahan dalam konteks banyak upaya yang ganggu kami. Kita mau deklarasi ada yang lobi-lobi, atau pada saat di lapangan mas Anies ada yang lempar ular, ijin mendadak dicabut, ini kan upaya yang seharusnya kita lakukan, upaya prefention strategi, upaya mencegah potensi gangguan, kalau bahasa jaman dulu ancaman, kan ada aja," sambung Herzaky. 

Ditambah, ada isu penundaan pemilu yang mungkin saja 'dikendalikan' oleh kekuatan besar untuk melanggengkan kekuasaan. Belum lagi adanya upaya penjegalan agar rakyat memilih calon presiden dan calon wakil presiden secara terbatas.  

"Realita politik saat ini ya di mana ada pihak yang tak mampu dan tak siap bertarung dengan jujur, mungkin terbiasa meraih kemenangan dengan cara yang culas," kata Herzaky. 

"Padahal kontestasi pilpres menjadi pesta rakyat di mana ide dan gagasan yang jadi domain pertempuran sehingga rakyat mendapatkan calon pemimpin yang terbaik bukan karena terpaksa memilih karena yang baik-baik digagalkan menjadi capres-cawapres itu, kami tidak ingin terjadi di pilpres 2024," pungkasnya.