MANADO - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan sasaran pelaksanaan operasi penegakan ketertiban (gaktib) dan Operasi Yustisi Polisi Militer TA 2023 meningkatkan disiplin tata tertib, serta kepatuhan hukum segenap prajurit TNI baik dalam kedinasan maupun kehidupan sehari hari.
"Menindak prajurit TNI yang melanggar hukum disiplin dan tata tertib di mana pun berada. Mencegah arogansi prajurit TNI yang dapat merendahkan martabat dan citra TNI di masyarakat," kata Panglima TNI dalam amanat tertulis dibacakan Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) VIII Laksamana Pertama TNI Nouldy Tangka pada upacara pembukaan operasi gaktib dan operasi Yustisi Polisi Militer TNI tahun 2023, di Lapangan Kodam Xlll/Merdeka Manado dilansir ANTARA, Rabu, 8 Maret.
Dia mengatakan sesuai visi dan misi TNI dalam mewujudkan prajurit TNI yang profesional, modern dan tangguh, Kepolisian Militer TNI menyelenggarakan fungsi Polisi Militer diantaranya penegakan hukum, tata tertib dan disiplin bagi prajurit serta PNS TNI, melalui kegiatan operasi gaktib dan operasi yustisi.
Upaya penegakan hukum dan disiplin prajurit menjadi hal yang sangat penting.
Berdasarkan data laporan operasi gaktib dan Operasi Yustisi Polisi Militer tahun 2022, masih ditemukan adanya tren kenaikan jumlah kasus dibandingkan tahun 2021.
BACA JUGA:
Kasus yang menonjol adalah pelanggaran disiplin dan tata tertib yang meningkat sebesar 50,6 persen dan pelanggaran pidana desersi sebesar 13,55 persen, meningkat dari tahun sebelumnya.
"Hal ini juga yang menjadi pertimbangan bagi TNI untuk tetap menjalankan gelar operasi gaktib dan Yustisi sebagai salah satu prioritas dalam pembinaan personel di lingkungan TNI," katanya.
Operasi ini mengangkat tema "Dengan Operasi Gaktib dan Yustisi tahun anggaran 2023 Polisi Militer siap meningkatkan ketaatan hukum disiplin tata tertib prajurit guna menjadi patriot NKRI dalam rangka mendukung pembangunan".
Pelaksanaan operasi ini akan digelar sepanjang tahun 2023, dilaksanakan baik dalam bentuk operasi mandiri maupun operasi gabungan sesuai wilayah hukum masing-masing.