Kim Jong-un Perintahkan Perluasan Lahan Pertanian dan Perbaikan Infrastruktur untuk Hindari Krisis Pangan

JAKARTA - Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memerintahkan perbaikan infrastruktur dan perluasan lahan pertanian untuk meningkatkan produksi pangan, kata media pemerintah pada Hari Kamis, di tengah peringatan krisis pangan yang akan datang.

Kim memberikan instruksi untuk mengubah sistem irigasi, membangun mesin pertanian modern dan menciptakan lebih banyak lahan subur saat dia menyelesaikan rapat pleno ketujuh Komite Sentral Partai Buruh yang berkuasa pada Hari Rabu.

Pertemuan dimulai pada Hari Minggu guna membahas tugas "mendesak" untuk meningkatkan sektor pertanian.

Korea Selatan telah memperingatkan adanya krisis pangan yang meningkat di Korea Utara yang terisolasi, termasuk lonjakan kematian akibat kelaparan baru-baru ini di beberapa daerah, yang sebagian disebabkan oleh kegagalan kebijakan biji-bijian baru yang membatasi transaksi tanaman pribadi.

Ekonomi Korea Utara telah dihantam oleh banjir dan topan, sanksi atas program nuklir dan rudal, hingga penurunan tajam dalam perdagangan dengan China di tengah penutupan perbatasan dan karantina wilayah akibat COVID-19.

Badan pembangunan pedesaan Korea Selatan memperkirakan, produksi tanaman Korea Utara turun hampir 4 persen tahun lalu dari tahun sebelumnya, karena hujan musim panas yang lebat dan kondisi ekonomi lainnya.

Kim menyusun rencana dan tugas khusus untuk membangun "komunitas pedesaan sosialis yang kaya dan beradab dengan teknologi canggih dan peradaban modern," kata kantor berita resmi KCNA, seperti melansir Reuters 2 Maret.

Lebih lanjut, Kim memerintahkan perbaikan sistem irigasi untuk mengatasi perubahan iklim, produksi mesin pertanian yang efisien untuk memodernisasi produksi, dan reklamasi lahan pasang surut untuk memperluas area pertanian, kata KCNA.

Kurangnya infrastruktur pertanian yang memadai, mesin dan persediaan termasuk pupuk dan bahan bakar telah membuat Korea Utara lebih rentan terhadap bencana alam, menurut para ahli.

Negara pegunungan itu juga berusaha untuk memperluas lahan subur melalui reklamasi tanah pasang surut di sepanjang pantai baratnya sejak 1980-an, tetapi upaya sebelumnya gagal sebagian karena teknik dan pemeliharaan yang buruk.

Di bawah Kim, proyek reklamasi relatif lebih berhasil, tetapi dengan kemajuan yang lambat dalam mengubah dataran lumpur pesisir menjadi lahan pertanian yang subur, mereka tidak banyak membantu mengurangi kekurangan pangan, kata proyek 38 North yang berbasis di AS pada akhir 2021.

"Laporan media negara mengatakan mereka menetapkan tujuan dan rencana aksi baru, tetapi saya tidak melihat sesuatu yang baru karena semua elemen termasuk irigasi dan reklamasi telah diangkat sebelumnya," jelas Lim Eul-chul, profesor studi Korea Utara pada Universitas Kyungnam di Korea Selatan.

Sementara, Yang Moo-jin, profesor pada Universitas Studi Korea Utara di Seoul mencatat, laporan tersebut tidak menyarankan ide-ide baru atau kemungkinan perubahan dalam kebijakan biji-bijian yang dituding Korea Selatan sebagai penyebab kekurangan pangan.

KCNA mengatakan Kim menekankan perlunya memperketat disiplin dalam mengimplementasikan rencana ekonomi, memperingatkan terhadap "praktik melemahkan kekuatan organisasi dan eksekutif kabinet," dan memerintahkan semua unit partai untuk "melakukan verifikasi efisiensi kerja mereka."

Selain masalah pangan, Komite Sentral juga membahas cara-cara untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara, lapor KCNA, tanpa menjelaskan lebih lanjut.