JATENG - Unjuk rasa digelar puluhan peserta tes seleksi perangkat desa (perades) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Kamis, 2 Maret. Mereka menuntut tes ulang seleksi perades.
Sedikitnya 20 pengunjuk rasa juga membawa poster bertuliskan "Kembalikan kepercayaan publik, cacat hukum = batalkan CAT perades, Unpad tidak profesional".
"Kami minta ketegasan Bupati Kudus Hartopo untuk membatalkan hasil tes seleksi pengisian perangkat desa berbasis komputer atau computer assisted test (CAT) yang menggandeng Universitas Padjajaran (Undpad)," kata koordinator unjuk rasa, Angga Kawiryan, saat demo berlangsung di Alun-Alun Kudus, Jawa Tengah.
Selain menuntut tes seleksi ulang, mereka juga meminta pemkab setempat untuk tidak melanjutkan kerja sama dengan Unpad.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Ada Kabar Harun Masiku Jadi Marbot Masjid di Malaysia, KPK: Pasti Akan Kita Cari
02 Maret 2023, 15:17 -
| BERITA
KPK Geregetan Pejabat yang Tak Lapor Kekayaan Hanya Disanksi Administrasi
02 Maret 2023, 12:47
Angga menilai Unpad melanggar Surat Keputusan (SK) Bupati Kudus Nomor 141.3/196/2022 yang menjelaskan bahwa Unpad harus menyediakan real time dan layar monitor untuk menayangkan hasil nilai secara langsung.
"Nilai minimal atau passing grade 60, sedangkan nilai dari Unpad berupa score. Meskipun dikonversi, totalnya memang sama. Akan tetapi, ada cara yang ringan, jangan berbelit-belit," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kudus Aan Fitriyanto yang menemui pengunjuk rasa mengatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan semua masukan dari pedemo kepada pimpinannya.
Terkait dengan tuntutan pengunjuk rasa, dia mengutarakan bahwa hal itu harus melalui kajian dari bagian hukum apakah perlu menindaklanjuti masukan dari teman-teman.
Terkait
