Penderita Katastropik di Papua Barat Cenderung Berobat ke Makassar, Menkes Sarankan RS Pemda Buka Layanan

PAPUA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyarankan agar Pemerintah Papua Barat meningkatkan kualitas rumah sakit (RS) nya agar pelayanan kesehatan bisa optimal, terutama RS milik pemerintah daerah.

Hal itu disampaikan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Papua Barat dr Arnoldus Tiniap. Dia mengaku Menkes sempat memberikan pesan kepadanya beberapa waktu lalu.

"Waktu audiens beberapa waktu lalu, Pak Menteri sarankan agar kita tingkatkan kualitas rumah sakit," ucap Arnoldus di Manokwari, Selasa 21 Februari, disitat Antara.

Menkes, kata dia, memberikan dukungan anggaran penambahan alat kesehatan (alkes) pada seluruh rumah sakit milik pemerintah baik di provinsi maupun kabupaten atau kota di Papua Barat.

Sedangkan ketersediaan tenaga medis seperti dokter umum, dokter spesialis, bidan, dan perawat, merupakan tanggung jawab masing-masing pemerintah daerah (pemda).

"Kemenkes beri dukungan alkes, tinggal saja pemda siapkan sumber daya manusianya," tutur dia.

Lebih lanjut, Arnoldus mengatakan Menkes juga mendorong Papua Barat menambah empat layanan untuk pasien penderita katastropik kanker, jantung, stroke dan ginjal di RS rujukan milik pemerintah. Itu karena selama ini penderitanya di Papua Barat cenderung berobat ke Makassar atau Jakarta.

Penambahan empat layanan itu akan mempermudah masyarakat, sekaligus menekan pembiayaan dalam mengakses layanan penyakit katastropik.

Tahun 2023 RSUD Papua Barat mendapat dukungan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) belanja peralatan Magnetic Resonance Imaging (MRI) untuk mendeteksi penyakit kanker dan mamografi.

"Dalam tahun ini kami siapkan SDM untuk empat layanan itu, supaya tahun depan kita buka layanannya," ucap dia.

Saat ini, lanjutnya, jumlah dokter spesialis jantung di Manokwari hanya satu orang, tetapi harus dibekali dengan kemampuan memasang ring jantung ke dalam pembuluh darah yang menyempit.

Untuk tiga dokter spesialis lainnya, pemda berupaya mendatangkan dari luar daerah dengan metode kontrak kerja sembari menunggu beberapa dokter umum menyelesaikan pendidikan spesialis mereka.

"Kesiapan SDM menjadi syarat empat layanan itu bisa dibuka," terang dia.

Menurut Menkes, kata Arnoldus, penambahan jumlah rumah sakit vertikal sesuai permintaan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari belum menjadi hal yang prioritas. Hal ini didasari jumlah penduduk, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan di Papua Barat setelah adanya pemekaran daerah otonom baru Provinsi Papua Barat Daya.

"Beliau menyimpulkan bahwa belum saatnya menambah rumah sakit karena yang diperlukan adalah meningkatkan sarana prasarana rumah sakit yang sudah ada," ujar Arnoldus.

Sebelumnya Pemkab berkomitmen meningkatkan kualitas seluruh puskesmas baik dari aspek sarana prasarana maupun sumber daya manusia. Bupati Manokwari Hermus Indou mengatakan puskesmas merupakan garda terdepan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sehingga perlu dilakukan peningkatan fasilitas dan kualitas secara berjenjang.

"Baik dari aspek sarana prasarana maupun kualitas pelayanan yang terus kita tingkatkan," kata Hermus.

Ia menjelaskan, pemkab telah menyerahkan empat unit kendaraan operasional serta lima alkes USG 2 dimensi bagi lima puskesmas yaitu Puskesmas Sanggeng, Puskesmas Sidey, Puskesmas Prafi, Puskesmas Masni, dan Puskesmas Warmare.

"Sarana prasarana puskesmas kita tingkatkan secara bertahap karena menjadi pelayanan pertama bagi masyarakat," tandasnya.