DPR Ingin Pembangunan Infrastruktur di DOB Papua Selatan Berkelanjutan

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti pembangunan infrastruktur di daerah otonomi baru (DOB) Papua Selatan. Anggota DPR Komisi V pun ingin pembangunan infrastruktur dapat berkelanjutan dalam jangka panjang.

Hal itu diutarakan Anggota Komisi V DPR RI Sri Rahayu usai melakukan audiensi dengan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) di Kantor Bupati Merauke, Papua Selatan, Jumat (17/2/2022).

Dalam diskusi itu, Komisi V DPR RI mendiskusikan soal pembangunan berkelanjutan pada DOB Papua Selatan. Diskusi yang melibatkan segenap unsur mitra kerja Komisi V dengan pemerintah daerah setempat ini memberikan perhatian khusus pada pembangunan infrastruktur.

Sri pun menekankan kepada Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) agar mendesain pembangunan DOB Papua Selatan secara berkelanjutan.

"Saya tertarik dengan BPIW yang menyusun program bagaimana pembangunan infrastruktur provinsi ini ke depan. Pembangunan tidak hanya untuk satu tahun atau dua tahun tapi untuk jangka panjang," papar Sri dalam keterangannya, Selasa 21 Februari.

Kata dia, Provinsi Papua telah dimekarkan, pada DOB Papua Selatan dan provinsi baru lainya dibutuhkan persiapan dan perencanaan pembangunan infrastruktur dan transportasi yang terencana.

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan agar pembangunan infrastruktur di DOB Papua Selatan terintegrasi dan terkoneksi.

"Karena itu menurut saya mumpung ini provinsi baru sehingga kita dalam merencanakan kemudian merealisasi itu tahap-tahapannya harus jelas. Supaya pembangunan ini tidak sepotong-sepotong, terintegrasi dan terkoneksi," tandas Sri.

Dalam kunjungan ini, Tim Komisi V juga meninjau langsung Pelabuhan Laut Merauke dan Pelabuhan Kelapa Lima. Selama agenda kunjungan Tim Komisi V didampingi Bupati Merauke, Romanus Mbaraka, Wakil Bupati Merauke dan perwakilan dari Pemerintah Provinsi Papua Selatan.