JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, merespons pernyataan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja, yang menyebut ada salah satu calon presiden yang rajin keliling ke sejumlah wilayah di Indonesia. Padahal, masa kampanye belum dimulai.
Menurut Mardani, Bawaslu baiknya santai saja karena hingga saat ini belum ada capres atau cawapres yang sudah resmi. Sehingga, dia menilai, semua pihak boleh melakukan safari politik atau berkeliling untuk bersilaturahmi dengan siapa saja.
"Belum ada yang resmi jadi capres-cawapres. Jadi, semua boleh keliling dan silaturahim. Santuy aja," ujar Mardani kepada wartawan, Senin, 20 Februari.
Anggota Komisi II DPR RI itu mengatakan, safari politik yang dilakukan bakal capres belum bisa disebut kampanye selama belum resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Selama belum mendaftar dan ditetapkan sebagai capres dan cawapres, belum bisa disebut kampanye," kata Mardani.
Oleh karena itu, Mardani menilai, belum ada pelanggaran terkait aturan pemilu oleh capres yang sudah diusung sebuah partai politik. "Karena belum ada penetapan calon, baik pemilihan legislatif ataupun pemilihan presiden," kata Mardani.
Diketahui, hingga saat ini hanya Anies Baswedan yang sudah dideklarasikan sebagai capres yang diusung Partai NasDem dan telah mendapat dukungan dari PKS dan Demokrat yang tergabung di bakal Koalisi Perubahan.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, menyindir ada capres yang suka berkeliling atau safari politik ke sejumlah wilayah di Indonesia jelang Pemilu 2024.
“Kemudian safari politik, mohon maaf nih, keliling terus, lama-lama kan ono opo iki (ada apa ini, red)? Capres itu doang yang keliling terus,” sindir Bagja dalam acara diskusi publik KedaiKOPI bertajuk OTW 2024 setahun jelang pemilu, mata rakyat tertuju ke KPU dan Bawaslu di Hotel Erian, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 19 Februari.
Bagja mengatakan, seharusnya safari politik dilakukan di internal partai, terlebih masa kampanye belum resmi dibuka. Sehingga, kata dia, belum bisa melibatkan masyarakat di tempat umum.
“Safari politik itu jadi persoalan bagi kita, karena di internal partai seharusnya. Tidak usah melibatkan masyarakat. Sekarang jangan juga kita, kalau di internal partai oke lah, di gedung,” katanya.
Menurut Bagja, safari politik semacam itu termasuk metode kampanye dan tidak boleh dilakukan. Namun, dapat dilakukan dalam agenda partai semisal memperingati hari ulang tahun partai.
“Tiba-tiba itu terbuka umum, kemudian konvoi, dan lain-lain. Itukan rapat terbuka, rapat umum. Itu metode kampanye. Harus apa?,” kata Bagja.
“Tertutup silakan, mau ulang tahun partai misalnya, membuat acara peringatan hari pahlawan, silakan. Yang penting internal partai, diruang tertutup,” tambahnya.
Bagja menegaskan, setiap parpol boleh saja melakukan sosialisasi dengan pemasangan atribut partai seperti baliho sebagai bukti tidak adanya penundaan Pemilu 2024. Namun, jangan sampai mengajak masyarakat memilih capres karena kampanye belum dimulai.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Tim Evakuasi Darat Temukan Kapolda Jambi dan Rombongan di Bukit Tamiai
20 Februari 2023, 11:42
“Silakan sosialisasi. Tapi mohon jangan ada ajakan. Kalau ajakan sudah kampanye. Kenalkan saja, enggak usah diajak. Nanti kalau diajak, 28 November ke atas. Pilih lah saya, silakan,” pungkasnya.
Terkait
