Keliling Tak Langgar Aturan, NasDem Minta Bawaslu Tak Pandang Safari Politik Anies dengan 'Kacamata Hitam'

JAKARTA - Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie (Gus Choi), merespons sindiran Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja yang menyebut ada capres terus keliling sebelum masa kampanye Pemilu 2024. 

Gus Choi meminta Bawaslu tak menilai salah safari politik yang dilakukan Anies ke pelosok Nusantara. Sebab menurutnya, tidak ada aturan pemilu yang dilanggar bakal calon presidennya itu.  

"Mas Anies keliling republik tidak ada aturan yang dilanggar, bahkan sangat positif untuk edukasi politik bagi warga. Jangan dipandang dengan kacamata hitam dan hati kedengkian," ujar Gus Choi saat dihubungi, Senin, 20 Februari. 

Gus Choi menilai, pandangan Bawaslu soal safari politik hanya dilakukan di internal partai merupakan pemahaman yang dangkal. Dia pun meminta Bawaslu untuk memahami Undang-Undang yang mengatur tentang pemilu dengan seksama. 

"Itu pemahaman UU yang dangkal. Sosialisasi calon pemimpin negara ya ke publik. Kalau nanti sudah ada jadwal kampanye, baru dinamakan kampanye," tegasnya. 

Menurut Gus Choi, Bawaslu harus memiliki kecerdasan intelektual dan mempersepsikan safari politik dengan makna yang lebih luas. Sebab selama ini, NasDem dan Anies bertemu siapa pun untuk bersilaturahmi. 

Terlebih, kata dia, Anies belum resmi mendaftar sebagai capres di KPU. Sehingga tidak ada pelanggaran dengan istilah kampanye sebelum waktunya. 

"Sekarang karena belum waktunya kampanye, ya kita ketemu siapa saja, di mana saja, atas nama silaturrahim, anjangsana, jumpa publik, atau sosialisasi dan lain-lain, itu tidak ada yang dilanggar. Bawaslu jangan mengada-ada," kata Gus Choi. 

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, menyindir ada capres yang suka berkeliling atau safari politik ke sejumlah wilayah di Indonesia jelang Pemilu 2024.

“Kemudian safari politik, mohon maaf nih, keliling terus, lama-lama kan ono opo iki (ada apa ini, red)? Capres itu doang yang keliling terus,” sindir Bagja dalam acara diskusi publik KedaiKOPI bertajuk OTW 2024 setahun jelang pemilu, mata rakyat tertuju ke KPU dan Bawaslu di Hotel Erian, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 19 Februari. 

Bagja mengatakan, seharusnya safari politik dilakukan di internal partai, terlebih masa kampanye belum resmi dibuka. Sehingga, kata dia, belum bisa melibatkan masyarakat di tempat umum.

“Safari politik itu jadi persoalan bagi kita, karena di internal partai seharusnya. Tidak usah melibatkan masyarakat. Sekarang jangan juga kita, kalau di internal partai oke lah, di gedung,” katanya.

Menurut Bagja, safari politik semacam itu termasuk metode kampanye dan tidak boleh dilakukan. Namun, dapat dilakukan dalam agenda partai semisal memperingati hari ulang tahun partai.

“Tiba-tiba itu terbuka umum, kemudian konvoi, dan lain-lain. Itukan rapat terbuka, rapat umum. Itu metode kampanye. Harus apa?,” kata Bagja. 

“Tertutup silakan, mau ulang tahun partai misalnya, membuat acara peringatan hari pahlawan, silakan. Yang penting internal partai, diruang tertutup,” imbuh dia.

Bagja menegaskan, setiap parpol boleh saja melakukan sosialisasi dengan pemasangan atribut partai seperti baliho sebagai bukti tidak adanya penundaan Pemilu 2024. Namun, jangan sampai mengajak masyarakat memilih capres karena kampanye belum dimulai. 

“Silakan sosialisasi. Tapi mohon jangan ada ajakan. Kalau ajakan sudah kampanye. Kenalkan saja, enggak usah diajak. Nanti kalau diajak, 28 November ke atas. Pilih lah saya, silakan,” pungkasnya.