Anies Baswedan Dianggap Bawaslu Curi Start Kampanye, PDIP Bicara Etika Pemimpin

JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) menganggap penilaian tak etis dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait kegiatan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harusnya jadi pengingat. Semua harus menghormati tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Bisa dibayangkan di perguruan tinggi kalau ada ujian, lalu ada mahasiswa yang mengerjakan ujian dulu sementara yang lain belum dapat soal ujian," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 16 Desember.

Hasto mengingatkan Bawaslu ibarat wasit di pemilu. Mereka memang ditugaskan untuk mengawasi jalannya kontestasi lima tahunan itu, termasuk tidak ada satu pun kontestan yang berkampanye sebelum waktunya.

Sehingga, pernyataan Bawaslu menyebut Anies tak etis karena berkampanye dini harusnya jadi perhatian serius. Apalagi, ini berkaitan dengan etika seorang pemimpin.

Selain itu, kejadian ini bisa jadi pembelajaran bagi semua pihak. Hasto bilang ada aturan yang harus diikuti semua peserta pemilu.

"Ketika Bawaslu merekomendasikan itu sebagai pelanggaran etis, maka dengan kategori pelanggaran etis itu justru sesuatu hal yang sifatnya menjadi sangat gamblang," tegasnya.

"Karena menyangkut etika bagi seorang pemimpin, tanggung jawab sebagai pemimpin," sambung Hasto.

Anies Baswedan sebelumnya dilaporkan ke Bawaslu terkait kegiatan di Aceh pada 2 Desember. Dia dianggap mencuri start kampanye.

Setelah proses pemeriksaan dilakukan Bawaslu, Anies dianggap tak melanggar aturan apapun. Sehingga, dia tak dikenai hukuman.

Namun, Bawaslu menganggap Anies tak etis karena menjurus pada upaya mencuri start kampenye. Apalagi, dia sudah diusung oleh Partai NasDem sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

"Walaupun laporan pelapor tidak memenuhi syarat materiil, namun ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan Anies Baswedan dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis karena telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024," ujar anggota Bawaslu Puadi dalam konferensi pers di Media Center Bawaslu RI, Jakarta, dilansir ANTARA, Kamis, 15 Desember.