DPRD Ingatkan Mulai 2024 Jangan Ada Lagi Program Tumpang Tindih Pemprov DKI

JAKARTA - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengingatkan agar Pemprov DKI tak lagi memiliki program pembangunan yang tumpang-tindih pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI mulai tahun 2024.

Saat ini, Pemprov DKI tengah menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2024. RKPD merupakan tahap awal perumusan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Pantas menilai, sejauh ini pelaksanaan program pembangunan antara satu SKPD dengan SKPD lainnya kerap tumpang tindih. Akibatnya, banyak program pembangunan yang baru justru terkesan merusak program yang terdahulu.

“Jangan lagi terjadi sudah dibangun jalan oleh satu SKPD lalu karena belum ada ini dan itu, digali lagi di jalan yang baru dibangun," ungkap Pantas dalam keterangannya, dikutip pada Minggu, 19 Februari.

Pantas menegaskan, penyusunan RKPD harus diperhatikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) karena hal ini merupakan momentum untuk memperbaiki sinergitas kerja antar-SKPD.

Dia mencontohkan, kegiatan yang perlu disinergikan adalah penanganan banjir. Sebab, selama ini, pengerjaan di suatu wilayah tidak berjalan sempurna karena beririsan dengan urusan dinas lain.

“Momentumnya adalah sekarang untuk mengintegrasikan semua kegiatan. Saling mendukung. Jadi, katakanlah apa yang sedang dicanangkan Dinas Tata Air di satu wilayah semua SKPD lain juga melakukan kegiatan pembangunan yang lain disana. Sehingga terintegrasi semuanya,” katanya

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) bidang Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Bappeda DKI Deftrianov menjelaskan, selama beberapa tahun belakangan ini, Bappeda DKI Jakarta berupaya mendorong agar ada sinkronisasi program antar SKPD.

“Terkait masalah sinkronisasi program, pada prinsipnya itu sudah kita jalankan. Jadi sejak tahap awal sebelum penginputan sekalipun oleh SKPD itu termasuk salah satu point penting yang kita tekankan," ujar Deftrianov.

"Jadi misalnya (Dinas) Bina Marga mau mengadakan tanah untuk pembangunan jalan, tapi, manakala ada akses perlintasan untuk ke hunian yang membutuhkan tanah, itu kita dorong SKPD lain untuk support itu,” tambahnya.