JAKARTA - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko menyerahkan keputusan terkait desakan Komisi VII DPR RI mengenai pencopotan jabatan dirinya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Namanya juga usulan (pencopotan), itu kan ranah politik dari anggota DPR, ya boleh-boleh saja. Kalau saya ikut Pak Presiden saja,” kata Handoko dalam konferensi pers di kantor BRIN, Jakarta, dilansir ANTARA, Jumat, 10 Februari.
Handoko menegaskan yang berhak memberi maupun mencopot jabatannya hanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sehingga jika dia diangkat melalui Peraturan Presiden (Perpres) maka diberhentikan juga dengan Perpres.
Handoko pun menanggapi santai mengenai desakan Komisi VII DPR RI tersebut dan menilai hal itu sebagai dinamika politik biasa.
“Saya diangkat dengan Perpres dan diberhentikan dengan Perpres. Biasa aja namanya juga dinamika di DPR kan begitu," ujarnya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Presiden Zelensky Sebut Sejumlah Pemimpin Uni Eropa Siap Berikan Pesawat untuk Ukraina
09 Februari 2023, 23:56
Sebagai informasi Komisi VII DPR sebelumnya menggelar rapat kerja (raker) bersama Kepala BRIN Laksana Tri Handoko di di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1).
Dalam raker itu dihasilkan dua poin kesimpulan yaitu Komisi VII DPR RI merekomendasikan untuk dilakukannya audit khusus dengan tujuan tertentu terkait penggunaan pagu anggaran BRIN Tahun Anggaran (TA) 2022 oleh BPK.
Selain itu kesimpulan juga mencakup desakan Komisi VII DPR kepada pemerintah untuk segera mengganti Kepala BRIN RI mengingat berbagai permasalahan yang ada di BRIN tidak kunjung selesai.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #gempa bumi #mahkamah konstitusi #palestina #timnas indonesiaPopuler
Terkait
