JAKARTA - Sudah tiga kali Menteri Sosial Tri Rismaharini blusukan menemui pemulung atau gelandangan di Jakarta usai menjabat. Risma mengajak mereka mengobrol hingga menawarkan tempat tinggal.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria menyebut Risma pasti memahami masalah sosial bagi warga yang tidak memiliki tempat tinggal layak. Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak cuma ada di Jakarta.
"Yang jadi gelandangan, pemulung, yang tidur di kolong jembatan itu terjadi di mana-mana, terjadi di hampir seluruh provinsi. Tidak cuma di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia," kata Riza di Balai Kota DKI, Senin, 4 Januari malam.
Meski begitu, Riza mengaku apa yang dilakukan Risma merupakan hal yang baik. "Mensos blusukan itu memang baik. Setiap pejabat penting untuk melihat langsung. Kami menghormati itu," tuturnya.
Namun, kata Riza, bukan berarti Pemprov DKI abai terhadap masalah sosial di DKI. Dinas Sosial, kata Riza, telah memiliki program penanganan masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal tetap.
"Kita ada program-program yang dibuat oleh Pemprov DKI, telah disetujui DPRD, dan telah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat melalui DPRD ini," ungkap Riza.
BACA JUGA:
Sebagai informasi, Menteri Sosial Tri Rismaharini pada Senin, 28 Desember memulai awal pekerjaannya di Kementerian Sosial dengan blusukan. Risma mengunjungi kawasan aliran Sungai Ciliwung, di belakang kantor Kementerian Sosial. Saat menuju kawasan fly over Pramuka, Risma menemui beberapa keluarga yang bertempat tinggal di bawah kolong jembatan.
Aksi blusukan dilanjutkan pada Rabu, 30 Desember. Risma mendatangi warga yang tinggal secara liar di kawasan Tol Panjang Gedong, Pluit.
Selanjutnya, Risma kembali blusukan dengan menyusuri jalur pedestrian di Jalan Thamrin persis di sisi kanan Plaza UOB, Jakarta Pusat pada Senin, 4 Januari. Risma menemui sejumlah pengemis.
Dari ketiga aksi blusukannya, Risma menawarkan satu program kepada warga yang ia temui, yakni tempat tinggal yang layak. Lokasi tersebut adalah Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis Pangudi Luhur di Bekasi, Jawa Barat.
Manuver kerek elektabilitas?
Ada pesan politik yang ditangkap oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, dari aksi blusukan Risma. Menurut Ujang, hal itu adalah manuver Risma untuk menaikkan elektabilitasnya di hadapan warga DKI.
Sebab, Ujang melihat ada skenario yang tengah diatur oleh PDIP untuk menjagokan Risma dalam kontestasi pemilihan Gubernur DKI.
"Memang mungkin skenarionya Risma akan digadang-gadang menjadi calon Gubernur DKI berikutnya ketika pilkada diadakan tahun 2022 atau ditunda ke 2024. Sebab, selama ini hampir tidak pernah ada menteri keluar blusukan segala macam seperti itu," kata Ujang kepada VOI.
Apalagi, beberapa waktu sebelumnya, DPRD DKI dari Fraksi PDIP pun sempat membandingkan penanganan sampah antara DKI dan Surabaya. Kala itu, Risma masih menjadi Wali Kota Surabaya. "Nah, waktu itu, mereka masih test the water," sebutnya.
Ditambah, saat ini Pemprov DKI masih fokus terhadap penanganan COVID-19. Kondisi ini juga memudahkan Risma mengerek elektabilitasnya dengan menggencarkan pencitraan kepada masyarakat kalangan bawah.
"Biasanya masyarakat suka yang pencitraan begitu. Memang itulah politik. Kita ini ada di industri pencitraan. Yang bisa pencitraan, dia yang diuntungkan. Terlebih, posisi Mensos sangat menguntungkan Risma untuk menaikkan elektabilitasnya," pungkasnya.