Aksi Risma Sambangi Pemulung, Kerek Elektabilitas Menuju Pilgub DKI?

JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini pada Senin, 28 Desember memulai awal pekerjaannya di Kementerian Sosial dengan blusukan. Risma mengunjungi kawasan aliran Sungai Ciliwung, di belakang kantor Kementerian Sosial.

Saat menuju kawasan fly over Pramuka, Risma menyaksikan beberapa keluarga yang bertempat tinggal di bawah kolong jembatan. 

Mata Risma tertuju pada salah satu lokasi hunian gelandangan. Terdapat kasur gulung lusuh, Lemari butut, perangkat mandi, serta sandal jepit berserakan di sekitarnya.

Risma lalu berdialog dengan seorang pemulung bersama istrinya yang bersiap melakukan rutinitas pagi membawa gerobak. 

Kepada Risma, sang pemulung bercerita mereka mendapatkan hasil Rp800 ribu per bulan. Sebagian dari penghasilan tersebut dikirimkan untuk anak mereka di kampung. 

Mengetahui kondisi tersebut, politikus PDIP itu menawarkan pemulung dan sang istri tempat tinggal yang menurutnya akan lebih layak ditempati.

"Bapak-ibu saya carikan rumah, jadi enggak perlu ada biaya ngontrak. Tetep cari sampah seperti ini. Nanti sampah dari Kementerian Sosial bisa untuk bapak. Sambil saya ajari usaha. Mau ya? Masak mau terus kaya gini," kata Risma saat blusukan.

Menanggapi aksi Risma, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku tak keberatan jika Risma terjun langsung melihat kondisi pemukiman di wilayah kepemimpinannya.

"Setiap pemimpin punya cara dan gaya masing-masing. Mari, silakan saja," ungkap Riza.

Riza bilang, Pemprov DKI punya cara sendiri dalam mengatur Ibu Kota. "Pak Gubernur, saya, dan jajaran juga punya tugas memimpin, mengatur, mengelola, melayani warga Jakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan visi-misi dan program," lanjut dia.

Aksi blusukan juga Risma mendapat perhatian dari Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Menurut Anggota Fraksi PDIP di parlemen Kebon Sirih ini, apa yang dilakukan Risma memang ditunggu-tunggu masyarakat kalangan bawah.

"Bayangkan bagaimana di pusat jantung Jakarta tidak lebih dari 1 kilometer masih ada pemukiman kumuh. Bagaimanapun, orang-orang kolong jembatan adalah bagian dari kelompok marjinal yang kesejahteraannya sangat memprihantinkan dan harus menjadi perhatian pemerintah pusat," tutur Prasetio.

Manuver kerek elektabilitas?

Ada pesan politik yang ditangkap oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, dari aksi blusukan Risma. Menurut Ujang, hal itu adalah manuver Risma untuk menaikkan elektabilitasnya di hadapan warga DKI.

Sebab, Ujang melihat ada skenario yang tengah diatur oleh PDIP untuk menjagokan Risma dalam kontestasi pemilihan Gubernur DKI.

"Memang mungkin skenarionya Risma akan digadang-gadang menjadi calon Gubernur DKI berikutnya ketika pilkada diadakan tahun 2022 atau ditunda ke 2024. Sebab, selama ini hampir tidak pernah ada menteri keluar blusukan segala macam seperti itu," kata Ujang kepada VOI, Rabu, 30 Desember.

Apalagi, beberapa waktu sebelumnya, DPRD DKI dari Fraksi PDIP pun sempat membandingkan penanganan sampah antara DKI dan Surabaya. Kala itu, Risma masih menjadi Wali Kota Surabaya. "Nah, waktu itu, mereka masih test the water," sebutnya.

Ditambah, saat ini Pemprov DKI masih fokus terhadap penanganan COVID-19. Kondisi ini juga memudahkan Risma mengerek elektabilitasnya dengan menggencarkan pencitraan kepada masyarakat kalangan bawah. 

"Biasanya masyarakat suka yang pencitraan begitu. Memang itulah politik. Kita ini ada di industri pencitraan. Yang bisa pencitraan, dia yang diuntungkan. Terlebih, posisi Mensos sangat menguntungkan Risma untuk menaikkan elektabilitasnya," pungkasnya.