Ekspor Ilegal Disorot Jokowi, Panglima TNI Merespons Bicara Pengetatan Pengawasan Wilayah Perbatasan

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan bakal mengawasi wilayah perbatasan untuk mencegah terjadinya aksi ekspor ilegal.

Adapun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti aksi penambangan dan ekspor ilegal saat hadir dalam rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri tahun anggaran 2023.

"Jadi saya tekankan kepada jajaran ke bawah yang melaksanakan patroli khususnya di bagian perbatasan yang menjadi fokus kita ini jangan sampai ada ekspor ilegal," ujar Yudo kepada wartawan, Rabu, 8 Februari.

Selain patroli, pengetatan pengawasan juga akan dilakukan khususnya jalur perairan. Surat kelengkapan barang bakal diperiksa secara teliti.

Sebab, kata Yudo, barang yang diekspor secara ilegal mayoritas barang jadi. Sehingga, harus ada kelengkapan admistrasi yang dikeluarkan pihak terkait.

"Semuanya kan melalui hilirisasi tadi dan diekspornya adalah produk yang jadi, bukan yang mentah,"

"Tentunya dari daratan dulu dicek dulu apabila ada penguatan kapal dicek dulu, surat-surat dokumennya, kalau sampai lolos dicegat di laut, dan diperiksa surat-suratnya, aturannya kan nggak boleh, kalo ngga boleh jangan sampai berangkat," terang Yudo.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut TNI-Polri harus menindak tegas aksi pertambangan dan ekspor ilegal. Sebab, akan berdampak pada pendapatan negara.

"Tadi saya sampaikan kalau yang namanya ekspor ilegal masih berjalan yang namanya tambang ilegal masih berjalan. Proses industrialisasi menjadi terganggu, dan tugas TNI dan Polri ada di situ," ujar Jokowi kepada wartawan, Rabu, 8 Februari.

"Kalau ekspor ilegal misalnya, timah itu masih berjalan. Bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena itu," sambungnya

Saat ini, ekspor sumber daya alam menjadi salah satu pendapatan terbesar negara.

TNI-Polri beserta jajarannya diminta menindak tegas aksi pertambangan dan ekspor ilegal tanpa mesti menunggu penjelasan lebih jauh.

"Itulah tugas TNI dan Polri, kalau di laut ya, polisi air, Bakamla, TNI AL misalnya dan saya kira sudah mengerti lah apa yang harus dilakukan, tanpa harus saya jelaskan detail semuanya," kata Jokowi.