'Gigit' Korupsi, Mahfud MD Ungkap Jokowi Segera Sahkan Program SPBE di Pemerintahan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya program baru digitalisasi pemerintahan. Program bernama sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) akan segera disahkan kepala negara.

"Ada program digitalisasi pemerintahan yang namanya SPBE. Ini akan segera disahkan oleh Presiden agar korupsi-korupsi, kolusi pembayaran di bawah meja dan sebagainya itu bisa ditangkal," kata Mahfud usai berkunjung ke Panti Asuhan Bina Siwi Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat 3 Februari, disitat Antara.

Dia mengatakan, kolusi dan potensi praktik penyalaghunaan masih marak pada proses perizinan di bidang pertambangan, kehutanan dan sejenisnya di daerah. Hal yang juga dirasakan oleh persepsi masyarakat internasional itu akan dicegah.

"Kepastian berusaha di Indonesia itu bagaimana, bukan kita tidak menindak, kita menindak tapi perlu kepastian dan kepastian itu sekarang harus diatur, dibijaki dengan kebijakan-kebijakan baru yang sifatnya strategis," tutur Mahfud MD.

Maka dari itu pemerintah memerlukan program tepat sasaran dengan mendigitalisasi pemerintahan agar mengurangi atau bahkan menghilangkan berbagai celah dan potensi penyalahgunaan.

"Kalau ada SPBE sudah jadi, kok masih ada misalnya korupsi ya tangkap juga. Tapi upaya itu sudah dilakukan," imbuhnya.

Mahfud menegaskan pemerintah selama ini dan akan terus bersungguh-sungguh mencegah korupsi. Dia pun mengingatkan kembali perintah Presiden Jokowi yang meminta aparat penegak hukum 'menggigit' keras para pelaku korupsi.

"Presiden katakan pokoknya jangan pandang bulu, Presiden sudah mengatakan saya akan 'gigit' sendiri kalau saya tahu itu. Artinya diserahkan ke KPK atau ke Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan seperti kita tahu sudah melakukan secara sungguh-sungguh untuk itu," tandasnya.