JAKARTA - Pakar hukum tata negara Refly Harun memberikan sindiran pedas kepada Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan diperlukan pemimpin baru yang kuat dan bisa menyatukan untuk menyelesaikan permasalahan negara seperti korupsi di banyak lini.
Refly mempertanyakan Mahfud kenapa tugas itu harus diemban presiden yang baru bukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang masih memegang kekuasaan pemerintahan selama kurang lebih 2,5 tahun lagi.
"Menariknya Prof Mahfud menyematkan itu semua, tugas-tugas itu kepada presiden baru. Kenapa tidak dengan presiden yang sekarang?" katanya dalam akun YouTube Refly Harun, Selasa 26 April.
Refly lantas menduga, perkataan Mahfud dalam konteks perbincangan tentang pemimpin setelah masa jabatan Presiden Jokowi selama dua periode habis pada 2024.
"Kemungkinan pertama adalah Prof Mahfud berbicara soal 2024 saja tanpa mengaitkannya dengan kekuasaan hari ini. Kita berbaik sangka," tebaknya.
Namun, Refly menilai, bisa juga pernyataan itu berkaitan dengan sudah menyerahnya Mahfud kepada pemimpin yang menjabat saat ini. Problem yang dihadapi negara, seperti korupsi yang disebutkan Mahfud, sudah menjalar di sektor pengadilan, parlemen, birokrasi pemerintahan, hingga pengusaha, hanya bisa diselesaikan oleh sosok pemimpin kuat yang muncul dari Pemilihan Umum 2024.
"Prof Mahfud give up dengan kepemimpinan yang sekarang, sehingga dia hanya bisa mengatakan. Problem itu hanya bisa diaddress, bisa dipecahkan, dicari problem solvernya oleh pemimpin baru di 2024. Dengan catatan muncul sosok pemimpin yang kuat. Sosok yang bisa memberantas korupsi, karena korupsi sudah tersebar di semua lini," ujar Refly.
BACA JUGA:
Adapun pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang dikritik Refly Harun muncul saat diskusi dalam kanal YouTube Total Politik. Refly juga mengunggah rekaman video diskusi itu di awal komentarnya terhadap pernyataan Mahfud MD.
Berikut pernyataan Mahfud MD dalam diskusi tersebut:
"Harus kita pikirkan bangsa ini, pemimpin tahun 2024 itu, sudah pemilu, Pak Jokowi sudah tidak lagi [mencalonkan diri]. Maka pemimpin yang harus muncul itu pemimpin yang harus menyatukan, menjaga keseimbangan dan merekatkan. Negara ini bisa maju, engga seperti sekarang saling 'waduh mengerikan'," tutur Mahfud MD.
"Yang kedua, lapis keduanya itu masalah korupsi, itu juga perlu orang kuat, ini kan korupsinya sudah tidak terkendali, dan mau menyalahkan di mana wong di setiap sektor pengadilannya begitu, parlemennya begitu, di birokrasi pemerintahannya begitu, birokrasi pemerintahannya begitu, pengusahanya begitu, semua bekerja dengan cara-cara itu. Nah ini juga, kemudian saya berpikir, kayaknya memang perlu satu terobosan. Teori klasik sih kalau negara sudah begitu, kalo di Amerika Latin biasanya, muncul kudeta, Myanmar Thailand begitu. Memang itu ada teorinya, teorinya Plato," demikian perkataan Mahfud MD.
Terkait
