Vaksin Sinovac Kembali Diserang Hoaks, Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?
Ilustrasi vaksin COVID-19 (Unsplash)

Bagikan:

JAKARTA - Isu hoaks vaksin COVID-19 yang berasal dari China, Sinovac, kembali beredar dan akhirnya ditanggapi oleh pemerintah. Salah satunya menyebut, vaksin yang akan diedarkan itu hanya untuk uji klinis atau only for clinical trial

Menanggapi hal ini, Juru bicara vaksin COVID-19 dari PT Bio Farma, Bambang Herianto menegaskan, informasi yang beredar sejak Sabtu, 2 Januari di berbagai media sosial ini, tidak benar. Alasannya, semua vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi nasional akan menggunakan jenis vaksin yang telah mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kami konfirmasikan bahwa vaksin COVID-19 yang saat ini sudah berada di Bio Farma dan yang akan digunakan untuk program vaksinasi nantinya akan menggunakan vaksin yang telah memperoleh izin penggunaan dari BPOM sehingga kemasannya pun akan berbeda dengan vaksin yang digunakan untuk keperluan uji klinis," kata Bambang seperti dikutip dari keterangan tertulis di website Kementerian Kesehatan, Senin, 4 Januari.

Menurut dia, kemasan Corovac untuk uji klinis biasanya menggunakan kemasan pre-filled syringe (PFS) atau jarum suntik dan vaksinnya dalam satu kemasan. Sedangkan vaksin yang akan diberikan dikemas dalam bentuk vial single dose dan tak akan penadaan only for clinical trial karena izin penggunaannya sudah ada.

Lebih lanjut, dirinya mengklarifikasi isu vaksin COVID-19 dari Sinovac mengandung bahan pengawet berbahaya seperti boraks, formalin, dan lainnya. Kata Bambang, vaksin yang didatangkan sebanyak 3 juta dosis ini sama sekali tidak mengandung bahan pengawet berbahaya semacam itu. 

Menurut dia, vaksin ini aman karena telah melalui tahapan pengembangan dan serangkaian pengujian yang ketat sehingga kualitas, keamanan, dan efektivitasnya di berada di bawah pengawasan BPOM dan telah memenuhi standar internasional.

Terakhir, Bambang juga mengklarifikasi isu lainnya yaitu vaksin Sinovac yang disebut mengandung vero cell. Menurut dia, informasi ini tidak tepat karena vaksin asal China tersebut tidak mengandung sel ini.

Dia menjelaskan vero cell atau sel vero hanya digunakan sebagai media pengembangan dan pertumbuhan virus dalam proses duplikasi sebagai bahan baku vaksin. Sel vero merupakan jalur sel yang ada dalam ginjal monyet hijau Afrika.

Sel vero, sambung dia, harus digunakan agar virus dalam vaksin tetap hidup. Tapi, pada proses akhir vaksin, sel ini akan dipisahkan dari virus yang akan digunakan dalam vaksin. 

"Dengan demikian pada produk akhir vaksin, sudah dapat dipastikan tidak akan lagi mengandung sel vero tersebut," tegasnya.

Sebenarnya bukan kali ini saja isu hoaks melanda vaksin Sinovac. Salah satu isu hoaks yang sempat ramai adalah vaksin Sinovac pernah disebut sebagai vaksin paling lemah berdasarkan penilaian World Health Organization (WHO). 

Isu ini ditepis oleh pemerintah dengan mengatakan tidak ada dokumen dan informasi resmi dari WHO yang menyatakan telah melakukan perbandingan di antara kandidat vaksin yang akan digunakan di tengah pandemi COVID-19.

Pemerintah harus siapkan strategi komunikasi

Banyaknya isu hoaks menjelang pemberian vaksinasi harus segera ditangani pemerintah untuk mencegah masyarakat menjadi skeptis. Epidemiolog asal Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mengatakan setiap upaya vaksinasi penyakit menular memang diperlukan vaccine safety communication atau komunikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan vaksin.

"Ada tiga hal yang sebenarnya harus dibangun pemerintah dalam kaitan program vaksinasi ini. Itu penting dan ketiganya tidak bisa diabaikan salah satunya karena semuanya esensial," kata Dicky saat dihubungi VOI.

Pertama, kata Dicky, pemerintah harus bisa memberikan penjelasan yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Pemerintah, lanjutnya, wajib mengkomunikasikan secara gamblang dari mulai keuntungan atau manfaat vaksin hingga risikonya.

Hal kedua yang wajib dilakukan pemerintah adalah meluruskan kabar bohong yang ada di masyarakat. Kata dia, kabar hoaks berkaitan dengan vaksin ini perlu diluruskan secara cepat sehingga kepercayaan masyarakat tidak terdegradasi dan harus dilakukan menyeleuruh.

"Ketiga, siapkan kejadian pascaimunisasi atau kejadian yang tidak dikehendaki atau oleh WHO disebut sebagai vaccine safety crisis. Jadi kalau ada apa-apa harus ada antisipasi. Walaupun jarang dan umumnya tidak berkaitan dengan produk vaksin tapi tetap bisa mengganggu jika tidak diantisipasi," tegasnya.

"Ini menjadi PR pemerintah. Meskipun vaksin tahap pertama kepada tenaga kesehatan tapi tetap untuk semua masyarakat (persiapan, red) harus dilakukan saat ini," pungkasnya.