Cara WHO Pastikan Akses Vaksin untuk Negara Berkembang

JAKARTA - Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah mendaftarkan vaksin COVID-19 buatan Pfizer-BioNTech untuk penggunaan darurat. Upaya itu dilakukan oleh WHO untuk memastikan percepatan akses vaksin untuk negara-negara berkembang dan miskin.

Melansir CNA, Sabtu, 2 Januari, WHO akan segera bekerja sama dengan mitra regional agar negara-negara berkembang memahami apa saja kandungan dan manfaat dari suntikan dua dosis vaksin. Langkah itu, menurut WHO adalah upaya membantu negara-negara miskin dan berkembang supaya dengan cepat menyetujui beredarnya vaksin COVID-19.

Sebab, jika tak cepat-cepat diberikan izin, maka akan banyak penundaan perlawanan terhadap pandemi COVID-19. Oleh karenanya, terpilihnya vaksin Pfizer-BioNTech pun cukup beralasan. WHO mengungkap sesuai tinjauannya, vaksin buatan Pfizer telah memenuhi kriteria yang harus dimiliki oleh vaksin lainnya. 

"Ini adalah langkah yang sangat positif untuk memastikan akses global ke vaksin COVID-19," kata Mariangela Simao, pemimpin program akses obat-obatan WHO.

"Tapi saya ingin menekankan perlunya upaya global yang lebih besar untuk mencapai pasokan vaksin yang cukup untuk memenuhi kebutuhan populasi prioritas di mana pun,” tambahnya.

Sebelumnya, WHO telah bekerja sama dengan GAVI Vaccine Alliance untuk membentuk aliansi yang mempelopori upaya global agar dapat mengamankan kesediaan vaksin COVID-19 untuk negara-negara berkembang dan miskin. Apalagi, kini diketahui bahwa negara-negara kaya telah menguasai hampir sebagian besar vaksin COVID-19. 

Sebagai bentuk kerja nyata, aliansi itu telah melakukan pembicaraan dengan Pfizer-BioNTech untuk mengamankan vaksin. Meski begitu, tantangan utama aliansi itu adalah terkait pendistribusian dan pengiriman vaksin COVID-19. Yang mana, untuk menjaga pengiriman, vaksin harus dijaga pada suhu minum 70 derajat Celcius. Masalah itu kemudian menjadi rintangan besar negara-negara miskin dan berkembang yang tak memiliki infrastruktur memadai.