JAKARTA - Polri menyatakan perbedaan pendapat soal calon Presiden sudah mulai terjadi di media sosial. Bahkan, intensitasnya semakin meningkat.
"Memang kita dari patroli siber sudah mengidentifikasi ada peningkatan daripada ya artinya komen-komen yang pro dan kontra," ujar Kasubdit I Dit Tipidsiber Bareskrim Polri Kombes Reinhard Hutagaol kepada wartawan, Jumat, 27 Januari.
Namun, Polri tak bisa berbuat banyak. Alasannya, tidak memiliki kewenagan untuk memblokir konten yang dianggap provokatif.
Untuk mengatasinya, lanjur Reinhard, pihaknya telah bekoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
"Jadi kita tidak bekerja sendiri, terutama dengan Kominfo yang memang punya otoritas untuk memblokir konten," sebutnya.
BACA JUGA:
Di sisi lain, Polri khususnya Direktorat Tindak Pidanq Siber akan mencari cara untuk mencegah terjadinya politik identitas. Sebab, penyelesaian persoalan itu disebut tak bisa dilakukan secara langsung.
"Kita tetap harus berhati-hati dalam masalah ini, kalau kita terlalu straight juga kita akan dituduh mengekang kebebasan berpendapat. Jadi kita cari yang alternatif juga dalam hal ini," kata Reinhard.