JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai sistem proporsional terbuka atau memilih langsung anggota dewan saat pemilu sudah tepat.
Dia memandang, jika Indonesia kembali menerapkan sistem proporsional tertutup atau memilih partai politik (parpol) dalam Pileg 2024 maka akuntabilitas politik akan rusak.
Menurutnya, proporsional tertutup dalam pemilu memicu transaksi politik antara rakyat dengan calon pemimpin harus melalui perantara parpol. Lantaran cermatnya menurut dia, tidak melalui perantara tapi harus dilakukan secara langsung antara rakyat dengan calon pemimpin.
“Mandataris hanya bisa muncul kalau pemberi dan penerimanya bisa saling berhubungan langsung,” ujar Fahri dalam diskusi yang digelar Moya Institute belum lama ini, disitat Antara, Minggu 22 Januari.
Sementara itu, pakar hukum dari Universitas Indonesia (UI) Chudry Sitompul berpendapat pasal-pasal konstitusi tidak banyak menyinggung mengenai pemilu sehingga muncul kesan persoalan tersebut dilepaskan kepada parlemen dan undang-undang, bahkan terkesan hanya berkaitan erat dengan kepentingan parpol.
“Sebenarnya, UUD NRI 1945 tidak juga menyentuh partai politik. Akan tetapi dalam ilmu politik dan praktiknya, nyatanya partai politik itu penting,” ujar Chudry.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Kocar Kacir Dikejar Gangster Pakai Sajam, 1 Pemuda di Cikupa Tewas, 1 Lagi Luka-luka
22 Januari 2023, 17:32 -
| BERITA
Polda Metro Jaya Umumkan Perkembangan Serial Killer Wowon Cs Selasa Pekan Depan
22 Januari 2023, 14:36
Menurut Chudry, untuk memperkuat demokrasi dan sistem kepartaian, maka sistem pemilihan proporsional tertutup merupakan terbaik. Meskipun begitu, ia menyarankan agar istilah sistem pemilu proporsional terbuka dan sistem pemilu tertutup diubah karena yang terbuka atau tertutup selama ini bukanlah sistem pemilunya, melainkan mekanisme yang terjadi di dalam parpol.
Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto menilai sistem proporsional tertutup ataupun terbuka pernah dipraktikkan sejak awal reformasi sampai sekarang dalam kehidupan politik bernegara Indonesia. Meskipun begitu, Hery berpendapat kedua sistem politik pemilu tersebut tidak ada yang sempurna dan apa pun nanti yang dipilih harus dapat meningkatkan kualitas demokrasi.
Terkait
