Tegaskan Perlunya Kemajuan Penyelesaian Masalah Palestina di DK PBB, Menlu Retno: Tanggung Jawab Kita Bersama Mengakhiri Okupasi Israel

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi kembali menekankan perlunya progres dalam menyelesaikan masalah Palestina, serta mengakhiri okupasi Israel selamanya dalam pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB).

Sekjen PBB yang diwakili Special Coordinator untuk Palestina Tor Wennesland dalam kesempatan itu menyampaikan, situasi di Palestina masih jauh dari kondusif.

Dikatakan, kekerasan, perusakan properti, dan pengusiran warga Palestina terus terjadi. Bahkan, tahun 2022 dikatakan menjadi tahun yang paling mematikan dan memakan banyak korban rakyat Palestina sejak 2005.

"2023 harus menjadi tahun kemajuan dalam menyelesaikan isu Palestina. Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengakhiri okupasi Israel selamanya" tegas Menlu Retno Marsudi pada Pertemuan (Open Debate) DK PBB di New York, Amerika Serikat Hari Rabu, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri Kamis 19 Januari.

Dalam kesempatan tersebut, Menlu Retno menekankan tiga hal terkait permasalahan Palestina.

Dikatakannya, Indonesia menyambut disahkannya Resolusi Majelis Umum PBB yang meminta pendapat hukum Mahkamah Internasional (International Court of Justice) terkait dampak legal pendudukan Israel di Palestina.

"Berbagai laporan, mekanisme, dan resolusi PBB telah dikeluarkan. Dunia tidak bisa bersikap business as usual. Harus dipastikan adanya tindak lanjut nyata atas hal ini," kata Menlu Retno. ​

Berikutnya, Menlu Retno mengatakan pentingnya menyusun langkah konkret untuk mencapai solusi damai. Menlu RI meminta Israel hentikan provokasi, menghormati hukum internasional, dan melanjutkan proses damai untuk capai solusi dua negara, sesuai ketentuan internasional.

Ketiga, masyarakat internasional harus berikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Tahun 2023 diprediksi dunia akan alami resesi. Lebih dari dua juta rakyat Palestina memerlukan bantuan kemanusiaan.

"Demi kemanusiaan kita tidak boleh membiarkan rakyat Palestina menderita dalam diam, khususnya di tengah situasi sulit saat ini," ujar Menlu.

Diketahui, Pertemuan DK PBB dipimpin Jepang selaku Presiden DK PBB Bulan Januari 2023. Selain 15 anggota DK PBB, 29 negara juga hadir dan menyampaikan pernyataan, termasuk Palestina dan Israel.

Dalam pertemuan kali ini, negara-negara menyoroti situasi di Palestina yang tidak kunjung membaik, serta mendorong dimulainya kembali proses damai guna mencapai solusi jangka panjang isu Palestina.