Bagikan:

JAKARTA - Komisi IX DPR mendorong pemerintah segera menyelesaikan konflik yang terjadi antara Tenaga Kerja Asing (TKA) China dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Morowali, Sulawesi Tengah, pada Sabtu, 14 Januari. Bentrokan tersebut menyebabkan jatuhnya dua korban tewas. 

“Kalau konflik horizontal itu sudah terjadi dan menewaskan korban, maka tentu ini konflik yang sangat serius dan perlu penanganan yang betul-betul proporsional dari pihak pemerintah kita,” ujar anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay, Senin, 16 Januari. 

Ketua Fraksi PAN DPR itu juga meminta pemerintah memberikan perhatian penuh kepada para keluarga korban tewas tersebut, berupa santunan dan jaminan sosial. 

“Kita berharap, pihak keluarga korban harus diberikan santunan yang betul-betul sesuai, bukan hanya santunan dari jaminan sosial yang selama ini mereka dapatkan,” kata Saleh.  

Selain pemerintah, Saleh menilai, PT GNI juga harus terlibat aktif memberikan santunan, terutama kepada anak dan istri korban yang ditinggalkan.

“Jika ada anak-anaknya yang masih membutuhkan, maka kita berharap ini bisa diperhatikan dan juga istri-istri mereka juga betul-betul harus diperhatikan,” imbuhnya.

Sebagai informasi, Polda Sulawesi Tengah menetapkan 17 orang TKI sebagai tersangka dalam peristiwa bentrokan di PT GNI di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

Para tersangka itu diduga sebagai provokator bentrokan yang mengakibatkan dua orang tewas dan kerusakan fasilitas perusahaan. Dua korban tewas dalam bentrokan itu berinisial XE (30) warga negara China dan MS (19) warga Parepare, Sulawesi Selatan.

Pasca-bentrokan, aparat gabungan meningkatkan pengamanan untuk mengendalikan kondisi dan situasi, khususnya di titik-titik vital.