Mahfud MD Akui Ada Keterlambatan Sosialisasi dengan Pemda Natuna

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengakui adanya keterlambatan sosialisasi dengan Pemda Natuna, karena menjadikan wilayah natuna sebagai tempat observasi virus corona bagi WNI yang pulang dari Wuhan, China.

Menurut dia, keterlambatan informasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan masyarakat ini terjadi karena perkembangan informasi yang begitu cepatnya.

"Memang terjadi semacam, bukan miskomunikasi ya, keterlambatan informasi. Karena perkembangan berlangsung begitu cepat. Sehingga, pemerintah begitu mendapat greenlight untuk memulangan WNI kita dari Wuhan itu langsung bekerja cepat dan memutuskan mengambil tempat di Natuna yang dianggap tempat yang paling mudah, paling aman, dan dekat dengan instansi militer," kata Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Februari.

Diketahui, sebelum menggelar konferensi pers, Mahfud MD sempat mengadakan rapat bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, serta Bupati dan Wakil Bupati Natuna secara tertutup sekitar 45 menit.

Walau sempat terjadi keterlambatan informasi terkait proses karantina tersebut, namun, eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menjamin keberadaan tempat karantina itu tak akan membahayakan masyarakat sekitar.

"Bahkan di samping menjamin secara resmi, Bapak Menteri Kesehatan tadi mengatakan menjaminkan badannya," tegasnya.

Ke depan, komunikasi akan terus dilakukan oleh masyarakat Natuna agar kesalahpahaman ini bisa segera diselesaikan. Apalagi, Mahfud menjelaskan keadaan warga Indonesia yang berada di karantina tersebut dalam keadaan sehat dan berada di sana untuk melaksanakan standar internasional.

Bahkan, Mahfud sudah merencanakan akan datang ke Natuna pada Kamis, 6 Februari bersama sejumlah pejabat lainnya untuk menghadiri acara istigasah dan doa bersama.

Selain itu, untuk menciptakan suasana lebih humanis, Menkopolhukam menyebut bakal dibuka sebuah posko yang para petugasnya tak akan menggunakan masker dan bekerja seperti biasa.

Minta Warga Natuna Jangan mudah percaya hoaks 

Usai menghadiri konferensi pers bersama Menkopolhukam, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal membenarkan jika sebelumnya pemerintah daerah tidak diajak bersosialisasi. Hanya saja, saat ini warga sudah mengerti dan gelombang penolakan tidak lagi terjadi karena mereka sudah tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

"Nah, itu tadi, kata Pak Mahfud karena terlalu cepat evakuasinya jadi ya mungkin informasinya agak sedikit terlambat," ungkap Hamid.

"Biasa, namanya orang kampung. Belum pernah ada yang begitu, jadi was-was, ada apa ini karantina," imbuhnya.

Dirinya juga membantah saat ini terjadi eksodus yang dilakukan oleh warganya. Alih-alih eksodus, kata Hamid, beberapa warganya memang ada yang pulang kampung karena sedang musim cengkeh di beberapa wilayah tersebut. "Jadi tidak ada istilah ekosodus. Kalau eksodus, kosonglah Natuna itu," tegas dia.

Sedangkan terkait lokasi karantina para warga Indonesia yang baru kembali dari Wuhan ini, memanglah jaraknya begitu dekat dari pemukiman warga. Menurut Hamid, jaraknya hampir sekitar 2 kilometer.

Namun, menurutnya jarak tersebut aman mengingat lokasi tersebut berada di pangkalan militer yang selama ini tertutup dan tak bisa dimasuki secara sembarangan oleh warga.

Tak hanya itu, Hamid juga memastikan wilayahnya sudah siap jika nantinya ada persebaran virus corona. Sebab di Natuna, sudah ada puskemas siap melayani keluhan masyarakat.

"Setiap puskesmas yang ada di Kabupaten Natuna ini kita jadikan posko melayani laporan dan keluhan masyarakat. Agar kalau ada yang merasa kurang apa, langsung kita tangani," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah memulangkan 238 Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, Provinsi Hubei, China, terkait serangan virus corona. Ratusan orang ini tiba pada Minggu, 2 Februari di Bandara Hang Nadiem, Batam.

Selanjutnya, mereka diterbangkan ke Lanud Raden Sajak di Natuna, Kepulauan Riau guna menjalani serangkaian medis selama dua pekan.

Hanya saja, sejumlah warga Natuna menolak wilayah tempat tinggal mereka dijadikan sebagai lokasi observasi virus corona. Akibatnya, warga menggelar aksi unjuk rasa dengan cara berorasi hingga membakar ban.

TNI-Polri pun turun tangan untuk meredam aksi penolakan itu dengan cara memberikan penjelasan soal proses observasi virus corona. Masyarakat Natuna diminta untuk tidak khawatir lantaran ada jaminan jika virus itu tak akan tersebar dan menjangkit orang lain.