Protes Warga Natuna Membuat Pemerintah Akan Bangun Lokasi Karantina Penyakit Infeksi
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. (Wardhany Tsa Tsia/VOI)

Bagikan:

JAKARTA - Pemerintah kini tengah menentukan lokasi pulau dan rumah sakit untuk observasi maupun karantina bagi penyakit menular seperti virus corona ataupun virus lainnya. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, langkah penentuan ini dilakukan setelah ada perintah langsung dari Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu.

"Presiden meminta kami mendiskusikan kemungkinan untuk menyiapkan rumah sakit khusus yang jangka panjang kalau ada peristiwa yang seperti virus corona. Itu antisipasi saja karena kita seperti kaget membawa banyak orang ke satu tempat," kata Mahfud kepada wartawan di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Februari.

Di tempat yang sama Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto juga membenarkan jika penentuan lokasi ini terjadi akibat adanya gelombang protes dari pemerintah dan masyarakat Kabupaten Natuna beberapa waktu yang lalu.

Saat itu, protes terjadi setelah mereka tahu wilayah mereka dijadikan lokasi observasi atau karantina bagi 238 warga Indonesia yang baru dipulangkan dari Kota Wuhan, China, pasca merebaknya virus corona baru-baru ini.

"Ya, itu kan salah satu hal dari segala geopolitik, pertahanan, dan keamanan. Jadi hari ini brainstorming, hari ini kami ngobrol dan menjadi masukan buat Pak Menko," ungkap Terawan setelah rapat berlangsung.

Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto. (Wardhany Tsa Tsia/VOI)

Mahfud MD menuturkan, saat ini Indonesia sebenarnya sudah punya tiga rumah sakit isolasi untuk menangani penyebaran virus yang salah satunya adalah RSPAD Gatot Subroto. Hanya saja tiga rumah sakit ini, tidak masuk ke dalam rumah sakit khusus.

Meski belum ada keputusan lebih lanjut soal lokasi tempat observasi atau karantina itu, namun menurut Mahfud di manapun nantinya lokasinya itu berada, harus dekat dengan pangkalan militer dan dekat bandar udara.

Hanya saja, dari hasil rapat itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengatakan ada yang memberi masukan baiknya lokasi observasi maupun karantina itu berada di satu pulau tersendiri.

"Bisa di pulau tersendiri, bisa di pulau yang ada penghuninya atau sudah ada penduduknya," jelas Mahfud menyudahi pernyataannya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah dan warga Kabupaten Natuna sempat protes ketika tahu warga Indonesia yang dipulangkan dari Wuhan, China. Penyebabnya, selain tak ada pemberitahuan atau sosialisasi terlebih dahulu, jarak antara Lanud Raden Sadjad dengan pemukiman warga begitu dekat sekitar dua kilometer.

Hal ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Sebelum memberangkatkan tim ke Kota Wuhan, China, dia mengatakan jarak tempat karantina dengan pemukiman warga sekitar enam kilometer. Sehingga dengan jarak yang begitu dekat, warga mengaku khawatir akan tertular virus yang masa inkubasinya bisa terjadi selama 14 hari tersebut.