PDIP Kritik Anies Pamer Penghargaan: Sayangnya Tidak Dirasakan Masyarakat

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memamerkan tiga kategori penghargaan terkait transformasi digital yang baru diraih Pemprov DKI dari TOP Digital Awards 2020. 

Penghargaan tersebut di antaranya Top Digital Implementation 2020 on Province Government Level Stars 5, Top Digital Transformation Readiness 2020, dan Top Leader on Digital Implementation 2020.

"Ini merupakan hasil dari kerja kolosal dan kolaborasi banyak pihak di balik layar yang terlibat dalam membangun ekosistem digital Jakarta," kata Anies dalam akun Instagramnya.

Penghargaan yang dipamerkan Anies dikritik oleh Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak. Kata Gilbert, memamerkan penghargaan menunjukkan sikap egois Anies melihat kondisi DKI saat ini.

"Selamat untuk pencapaian sistem digital Pemprov dan Gubernur. Sayangnya, pencapaian ini tidak dirasakan masyarakat. Mempertontonkan tiga buah plat pencapaian terkesan hanya pamer ego pribadi pada saat masyarakat butuh pemimpin di DKI saat ini," kata Gilbert kepada wartawan, Minggu, 27 Desember.

Kata Gilbert, ada masalah yang lebih penting dari memamerkan penghargaan, yakni mewujudkan janji kampanye selama Anies memimpin Jakarta dari tahun 2017 hingga 2022.

"Pencapaian Digital adalah sisi yang kurang dirasakan masyarakat dan bukan janji kampanye," ungkapnya.

Adapun sektor yang dibutuhkan masyarakat, menurut misalnya UMKM dan sektor usaha informal yang minim sentuhan. Kata Gilbert, sektor usaha ini tak terlalu membutuhkan sistem digital, namun butuh kebijakan anggaran dan program. 

Gilbert memandang, hampir semua kebijakan anggaran dan program UMKM di DKI adalah dari pemerintah pusat lewat APBN, minim sekali yang berasal dari APBD. "Percuma sistem digital dibangun kalau tidak ada kebijakan pro-rakyat," tuturnya.

Selain itu, macetnya program rumah DP Rp0, masalah banjir dan kemacetan, pembangunan LRT yang masih mangkrak, menjadi masalah yang mesti diselesaikan Anies sebelum masa jabatan berakhir. 

"Masalah baru berupa ketiadaan lahan pemakaman bagi jenazah COVID-19 juga tidak butuh sistem digital, tapi eksekusi," sebut Gilbert.

Tak hanya itu, Anies juga mesti berupaya menekan laju penyebaran COVID-19 di DKI. Terlebih, ada kekhawatiran kasus akan melonjak usai lbur Hari Natal dan tahun baru 2021.

"Sehingga tidak sepatutnya pamer seakan-akan sudah berprestasi di atas banyaknya korban. Akan lebih baik memberi pernyataan soal kasus Covid-19 yang gagal diatasi daripada pamer sesuatu yang tidak dirasakan rakyat yang sedang meratap," pungkasnya.