Jokowi: Kalau Kita Hanya Ekspor Bahan Mentah, Sampai Kiamat Hanya Jadi Negara Berkembang

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia akan terus berupaya mengurangi ekspor bahan mentah. Menurutnya, tidak ada kemajuan jika terus menjual bahan mentah ke luar negeri.

Hal ini disampaikan Jokowi pada acara peringatan HUT ke-50 PDI Perjuangan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa, 10 Januari.

"Kalau kita ekspornya kirimnya hanya bahan mentahan, sampai kiamat kita hanya akan jadi negara berkembang," kata Jokowi.

Jokowi mengulas, Indonesia sudah mulai menyetop ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020. Kondisi ini jelas menguntungkan Indonesia. Sebelumnya ekspor nikel hanya menghasilkan pendapatan Rp17 triliun per tahun. Setelah industrialisasi dan hilirisasi nikel, kini nilai ekspornya bisa mencapai Rp360 triliun per tahun.

Kemudian, Jokowi berencana akan menyetop ekspor bauksit mulai pertengahan tahun 2023 untuk diindustrialisasi dan hilirisasi di Indonesia. Ia memperkirakan, nilai tambahnya bisa mencapai 3 kali lipat.

"Mulai Juni 2023 (bauksit) akan kita industrialisasikan kita hilirisasikan di dalam negeri. Saya enggak tahu lompatannya, tapi perkiraan kita dari kurang lebih Rp20 triliun menjadi kurang lebih Rp60 triliun sampai Rp70 triliun," ujar Jokowi.

Namun, penyetopan ekspor bahan mentah tak berjalan mulus. Indonesia digugat Uni Eropa ke Organsiasi Perdagangan Dunia (WTO) karena menyetop ekspor bijih nikel. Indonesia kalah dalam gugatan tersebut. Terkini, pemerintah RI memutuskan untuk mengajukan banding.

Jokowi menjelaskan, konsistensi penyetopan ekspor bahan mentah dan langkah hukum yang akan terus ditempuh pemerintah menjadi cara agar Indonesia tidak didikte dan menggantungkan diri kepada negara lain.

"Meskipun kita juga ditakut-takuti masalah nikel, kalah di WTO, kita tetap terus. Justru kita tambah stop bauksit. Nanti mungkin pertengahan tahun lagi akan kita stop lagi tembaga," urai Jokowi.

"Kita harus berani seperti itu. kita tidak boleh mundur. kita tidak boleh takut karena kekayaan alam itu ada di Indonesia. Ini kedaulatan kita dan kita ingin dinikmati oleh masyarakat kita," tandasnya.