JAKARTA - Presiden Joko Widodo kembali menegaskan, pemerintah akan tetap menghentikan ekspor minerba dalam bentuk bahan mentah meskipun kebijakan tersebut mendapatkan protes dari berbagai negara melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
“Dengan risiko apapun, satu persatu akan saya setop. Nikel setop ini kita digugat oleh WTO, silakan gugat. Nanti setop bauksit, setop, mesti ada yang gugat lagi silakan gugat enggak apa-apa kita hadapi," ucap Jokowi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Bintan, Kepulauan Riau, Selasa 25 Januari dikutip dari laman Setkab.
Di tempat ini Jokowi sedang memberi sambutan dalam acara pelepasan ekspor perdana 2022 smelter grade alumina produksi PT Bintan Alumina Indonesia.
“Saya terima kasih ada perusahaan-perusahaan seberani ini membangun dengan investasi tentu saja dengan risiko-risiko yang ada. Kita harapkan semua bahan mentah kita olah sendiri di Tanah Air,” ujar Presiden.
Langkah ini dirasa perlu dilakukan. Kata Jokowi jika aksi ekspor bahan mentah tidak segera disetop, maka sejak zaman dulu kala hingga sekarang Indonesia akan menjadi negara pengekspor.
"Kalau enggak, sejak zaman VOC sampai kapan pun, kita akan menjadi pengekspor bahan mentah, bahan mentah, enggak rampung-rampung. Pala, coklat semuanya. Rempah-rempah semuanya. Yang menikmati yang punya nilai tambah, yang menikmati yang punya industri," tegasnya.
Ia kembali menyampaikan yang paling penting dari hilirisasi industri adalah tidak lagi mengekspor bahan mentah. Indonesia harus mulai segera mengekspor barang-barang jadi atau setengah jadi.
"Kemarin saya baru saja dari Muara Enim, untuk meletakkan batu pertama pembangunan industuri DME, Dimetil eter, yang itu nanti dipakai untuk LPG. Ini juga sama, kita ekspor bahan mentah batu bara, mentahan terus, mentahan, mentahan, mentahan, padahal yang namanya batu bara itu bisa menjadi metanol, bisa menjadi DME," ujarnya.
"Ini yang dibutuhkan rakyat. Jangan sekali lagi berpikir ekspor bahan mentah, ekspor bahan raw material, ekspor nikel ore, nggak ada. Pola pikir kita harus kita ubah. Ini harus menjadi negara industri kalau kita mau maju. Karena nilai tambahnya ada di situ," katanya.