BANTUL - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengirim surat kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait kekosongan dua posisi kepala dinas di lingkungan pemerintah daerah ini sejak akhir Desember 2022.
"Itu nanti menyusul, dan kita sedang mengirim surat ke KASN untuk memberitahu bahwa ada jabatan tinggi pratama kosong, yaitu Kasatpol PP (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja) dan Kepala Dinas Kesehatan," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di Bantul, dikutip dari Antara, Senin, 9 Januari.
Posisi Kepala Satpol PP Bantul kosong karena pejabat lama Yulius Suharto diangkat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang SDM dan Kemasyarakatan pada 20 Desember 2022.
Sedangkan posisi Kepala Dinas Kesehatan ditinggal pejabat lama Agus Budi Rahardjo yang dilantik sebagai Sekretaris Daerah pada 6 Januari 2023.
Menurut Bupati, sambil menunggu arahan dan tindak lanjut dari pemerintah pusat melalui KASN, maka dua posisi pimpinan tinggi pratama itu masing-masing diisi pelaksana tugas (plt) dari pejabat di lingkungan Pemkab Bantul.
"Jadi ini nanti kita menunggu surat dari KASN, setelah diberikan izin baru kita membuka seleksi open bidding atau seleksi dan promosi jabatan publik secara terbuka," kata Bupati.
Bupati mengatakan rotasi kepemimpinan dalam lingkungan birokrasi dilakukan untuk mempercepat pembangunan dengan peremajaan struktur kepemimpinan guna meningkatkan prestasi dan kinerja organisasi perangkat daerah.
Para pimpinan tinggi pratama saat ini, lanjut dia, memiliki tantangan untuk menyajikan pelayanan publik yang memenuhi indikator kepuasan masyarakat.
BACA JUGA:
Oleh karena itu, Bupati Bantul meminta agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Bantul turut mempercepat digitalisasi dalam menjalankan pemerintahan yang saat ini telah meraih penilaian SPBE terbaik tingkat nasional.
Upaya digitalisasi yang dilakukan, katanya, untuk mendukung upaya Pemkab Bantul mewujudkan Bantul sebagai "smart city".