Bagikan:

JAKARTA - Beredar di media sosial soal rekaman pernyataan Anggota Fraksi PSI DPRD DKI William Aditya Sarana yang meminta dana bantuan partai politik di DPRD dinaikkan.

"Apakah mungkin? Jika dana banpol itu dinaikan pak. Sekarang kita Rp5.000 per suara. Mungkin bisa dinaikan lagi per suara. Kita maunya sih, kalau kita (PSI) mengusulkan Rp7.000 lah gitu, Rp20.000 atau ceban," tutur William dalam rekaman yang beredar.

Saat dikonfirmasi, William membenarkan bahwa ia pernah melontarkan ucapan tersebut. Namun, kata dia, konteks kalimat yang disampaikan mengenai kenaikan dana banpol adalah menanggapi rekomendasi kebijakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan LIPI.

William menyebut pendanaan pemerintah untuk partai politik diperlukan untuk memperkuat demokrasi dan menekan korupsi oleh para pejabat publik dari partai politik.

"Konteksnya adalah saya sudah mempelajari dan menyampaikan rekomendasi KPK dan LIPI bahwa partai politik harus memiliki keuangan yang sehat untuk beroperasi, dengan demikian potensi korupsi politik dapat ditekan. Inilah semangatnya," kata William pada Sabtu, 26 Desember.

Sayangnya, menurut dia, rekaman yang diedarkan tidak lengkap. Rekaman tersebut dipotong-potong dan bukan merupakan diskusi yang utuh. Sebab, ada pernyataan lanjutan dari William yang menyebut bahwa PSI tidak jadi mengajukan kenaikan dana parpol.

"Mengingat saat ini Jakarta masih dalam kondisi pandemi dan kesulitan ekonomi, pembahasan kenaikan pendanaan partai politik oleh pemerintah menjadi tidak relevan," ungkap dia.

Ia melanjutkan, pada prinsipnya, sikap akhir PSI mengenai APBD adalah yang dibacakan secara formal dan tertulis di Pandangan Umum Fraksi pada Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta tanggal 27 November 2020.

"Sesuai dengan rekomendasi KPK dan LIPI, public funding itu perlu cuman masalah timing saja. Pantas atau tidak? Karena melihat konteks yang tidak relevan, maka pada pandangan umum itu PSI tidak mendorong kenaikan dana Banpol," imbuhnya.