Bagikan:

JAKARTA - Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informasi Kominfotik DKI Jakarta Raides Aryanto mengaku saat ini kuantitas penggunaan JakWIFI untuk kegiatan belajar semakin sedikit.

Sementara, saat baru diluncurkan pada Agustus 2020, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswean berharap jaringan internet gratis untuk warga ini bisa menunjang kebutuhan siswa untuk belajar secara daring (online).

Raides mengungkapkan bahwa penggunaan JakWIFI saat tahun lalu, saat Jakarta menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang cukup ketat, porsi penggunaan JakWIFI untuk belajar di atas 50 persen.

"Ini berdasarkan hasil survei kita. Di Desember 2021 itu, yang menggunakan jakWIFI itu sekitar 56 persen untuk PJJ (pembelajaran jarak jauh). Kemudian dilakukan lagi survei bulan Maret 2022, 60,9 persen masih untuk PJJ," kata Raides kepada wartawan, Rabu, 4 Januari.

Sementara, saat PPKM di Jakarta terus berstatus level 1 selama berbulan-bulan, penggunaan JakWIFI untuk belajar menurun. JakWIFI justru lebih banyak digunakan warga untuk mencari hiburan.

"Di masa peralihan pandemi ke endemi tahun kemarin, bulan November terjadi penurunan 27,5 persen. Sehingga selebihnya 50,7 persen itu digunakan oleh masyarakat untuk hiburan, serta mencari informasi," ucap dia.

Kondisi ini, kata Raides, yang menjadi salah satu pertimbangan Pemprov DKI dan DPRD DKI mengurangi alokasi anggaran JakWIFI. Pengurangan pagu anggaran tahun 2023 diharuskan karena anggaran mengalami defisit.

Raides menjelaskan, akibat pengurangan anggaran, jumlah titik JakWIFI yang beroperasi dikurangi.

"JakWIFI tidak dihilangkan. Namun, ada pengurangan anggaran, sehingga titik kuantitas titik JakWIFI berkurang. Misalnya, di tiap RW ada tiga titik, kita tetap pertahankan akses poin internet minimal satu titik," kata Raides kepada wartawan, Selasa, 3 Januari.

Raides menjelaskan, pada pembahasan rancangan APBD 2023, Pemprov DKI mengusulkan anggaran JakWIFI sebesar Rp174 miliar untuk operasional 3.500 titik.

Namun, akibat defisit anggaran, Pemprov DKI dan DPRD DKI sepakat mengurangi alokasi anggaran JakWIFI menjadi hanya Rp56 miliar untuk operasional 1.263 titik.

"Dari usulan anggaran kita itu 3.500 titik, sesuai dengan tahun lalu itu, pas finalisasi anggaran akhirnya ditetapkan angkanya sehingga terjadi penurunan. Akhirnya 1.263 titik," ujar Raides.

Raides menyebut pihaknya berencana untuk kembali memasukkan anggaran JakWIFI yang sebelumnya dipotong dalam pembahasan perubahan APBD 2023 pertengahan tahun nanti. Namun, hal ini perlu mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat akan penggunaan JakWIFI, terutama untuk pembelajaran siswa sekolah.

"Nanti di pertengahan tahun ini kita akan evaluasi lagi, lihat lagi tingkat penggunaan masyarakat, tinggi atau enggak. Kalau tinggi, kita akan sampaikan di APBD perubahan, tapi selama 12 bulan akses internet masyarakat tetap ada di masing-masing RW," urainya.