Faisal Basri: BUMN Jangan Zalim, Jadikan Vaksin sebagai Peluang Bisnis

JAKARTA - Ekonom Senior Faisal Basri mewanti-wanti agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak mengambil keuntungan dari krisis akibat pandemi COVID-19 saat ini. Sebab menurutnya, hal ini perbuatan yang tidak baik apalagi saat rakyat sedang menderita.

"Jangan mengais barang tidak legal dalam kondisi ini, BUMN. Jangan pandemi ini dijadikan peluang bisnis buat BUMN. Itu zalim namanya," ujarnya, dalam diskusi virtual, Rabu, 23 Desember.

Seperti diketahui, BUMN turut serta berkontribusi dalam penanganan COVID-19 saat ini. Mulai dari mempersiapkan fasilitas kesehatan hingga memproduksi obat-obatan atau vaksin COVID-19.

Diketahui PT Bio Farma (Persero) sebagai induk holding BUMN sektor farmasi diberikan mandat untuk memproduksi obat penanganan COVID-19. Melalui dua anggotanya, yakni PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk, mereka memproduksi obat yang siap untuk digunakan.

Tak hanya itu, PT Bio Farma juga bekerja sama dengan Sinovac, perusahaan farmasi asal China untuk memproduksi vaksin yang bernama CoronaVac. Uji klinis fase III vaksin tersebut dilakukan di Indonesia.

Bio Farma juga bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran untuk menyiapkan uji klinis vaksin COVID-19, yang sudah mulai dilakukan uji klinis pada 14 Agustus dan disuntikan kepada 1.620 relawan di Kota Bandung. Pada tahap II 1.630 relawan untuk menerima suntikan.

BUMN menerima mandat untuk melakukan program vaksinasi untuk 75 juta populasi dengan kebutuhan vaksin 150 juta dosis. Saat ini, melalui Bio Farma, Indonesia telah melakukan pemesanan sebanyak 155 juta dosis, dengan adanya potensi tambahan 116 juta dosis.

Awalnya pemerintah melalui Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan vaksinasi akan dilakukan dengan dua skema yaitu gratis dan bebayar. Namun, belum lama ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa vaksin gratis untuk seluruh warga negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk membiayai program vaksin COVID-19 gratis tersebut. Saat ini sudah ada anggaran sebesar Rp54,4 triliun yang siap dicadangkan untuk program vaksinasi COVID-19 di tahun depan.

Anggaran vaksin ini akan didapatkan dari alokasi di APBN 2021 sebesar Rp18 triliun, ditambah alokasi anggaran kesehatan di Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 sebesar Rp36,4 triliun yang belum dipergunakan.  

Meskipun demikian, hingga saat ini pemerintah masih menghitung rencana teknis vaksinasi mulai kebutuhan dana untuk pembelian vaksin, juga kepastian jumlah orang yang akan divaksinasi, hingga instrumen pendukung vaksinasi COVID-19.