Vaksin COVID-19 Sudah Gratis, Masih Ada yang Menolak?
Ilustrasi vaksin (Photo by Daniel Schludi on Unsplash)

Bagikan:

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan vaksin COVID-19 akan diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun dan menyebut dirinya akan menjadi penerima vaksin pertama. Meski begitu, publik nampaknya masih belum percaya dengan vaksin yang nantinya akan digunakan dalam program vaksinasi untuk mencapai kekebalan imunitas atau herd imunity.

Melalui tayangan video yang diunggah di akun YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu, 16 Desember lalu, Jokowi akhirnya mengumumkan vaksin COVID-19 akan diberikan secara gratis. Keputusan ini diambil oleh pemerintah setelah mereka mendengarkan masukan dari masyarakat dan menghitung kembali keuangan negara.

"Jadi setelah menerima masukan dari masyarakat dan setelah kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara dapat saya sampaikan vaksin COVID-19 untuk masyarakat gratis. Gratis tidak dikenakan biaya sama sekali," kata Jokowi saat itu.

Bukan hanya itu saja, dia juga menyebut dirinya akan menjadi orang yang pertama kali divaksin dengan tujuan agar masyarakat percaya akan keamanan vaksin yang akan diberikan.

Beberapa hari setelah pengumuman tersebut atau tepatnya pada Jumat, 18 Desember, eks Gubernur DKI Jakarta ini kemudian meminta masyarakat tidak ada yang menolak vaksin ini. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Pemberian Bantuan Modal Kerja kepada 30 orang pelaku usaha mikro dan kecil di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Dilansir Antara, pernyataan Jokowi agar tak ada masyarakat yang menolak vaksin ini berawal ketika dirinya mengajukan pertanyaan kepada para peserta penerima bantuan modal siapa yang ingin divaksinasi guna mencegah terpapar COVID-19. Hanya saja, dari 30 orang peserta ini tidak ada yang menjawab pertanyaan tersebut.

"Yang hadir di sini ada yang divaksin? Ada yang ingin disuntik vaksin? Masa engga ada yang mau, bagaimana sih? Takut apa? Yang tidak mau divaksin ada? Ada di sini yang tidak mau divaksin?" tanya dia.

Meski sudah ditanya seperti itu, mereka yang hadir di hadapan Jokowi masih diam dan terlihat keraguan di wajah mereka. Melihat kondisi tersebut, Jokowi kemudian mengulangi pertanyaannya.

"Saya tanya sekali lagi, siapa di sini yang mau vaksin? Tadi kok enggak mau? Saya harapkan semua mau tidak ada yang menolak," ungkapnya.

Dia menilai sudah tak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk menolak vaksin. Sebab, dirinya juga akan divaksinasi untuk pertama kali dan hal ini harusnya menunjukkan jika vaksin yang digunakan adalah barang yang aman.

Selain itu, ke depan vaksin ini juga akan mengantongi sertifikasi halal. Apalagi, selama ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Kementerian Agama sudah mendatangi pabrik tempat vaksin berasal.

Diketahui, saat ini vaksin yang sudah tiba di Indonesia adalah yang berasal dari perusahaan farmasi China yaitu Sinovac. Vaksin ini tiba di Indonesia pada awal Desember lalu dengan dosis mencapai 1,2 juta.

Tak hanya itu, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/9860/2020 yang diterbitkan pada 3 Desember lalu, telah diputuskan ada enam jenis vaksin yang akan digunakan di Tanah Air yaitu Sinovac, Pfizer, PT Bio Farma, Sinopharm, AstraZeneca, dan Moderna.

"Vaksin juga sudah diikuti oleh MUI, sudah diikuti oleh Kementerian Agama sampai di pabriknya. Nanti dari MUI juga akan mengeluarkan mengenai kehalalan vaksin. Jadi sekali lagi, siapa di sini yang mau divaksin tunjuk jari. Ada yang tidak tunjuk, enggak mau? Mau semua," ujarnya.

Penolakan terhadap vaksin COVID-19 memang masih ada

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai penolakan masih akan terus terjadi meski Presiden Jokowi telah memastikan vaksin gratis dan dirinya akan menjadi orang pertama yang menerimanya. Setidaknya ada tiga alasan mengapa masyarakat masih resisten dengan vaksin.

Pertama, kata dia, pemerintah hingga saat ini belum menjelaskan secara detail apakah vaksin ini gratis ini untuk enam jenis vaksin atau hanya untuk vaksin Sinovac yang baru saja datang. Kedua, masyarakat seperti belum yakin dan masih bertanya apakah presiden sungguh-sungguh atau tidak dengan keputusannya.

Alasan ketiga, masyarakat masih ada yang menilai jika Presiden Jokowi masih ragu-ragu terhadap keputusan yang diambilnya dan apa yang disampaikannya itu hanyalah sebagian dari upaya untuk menenangkan kegaduhan yang terjadi di masyarakat.

Selain itu, ketika vaksin sudah siap nantinya masyarakat akan terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang takut dan sadar dengan bahaya COVID-19 sehingga siap untuk melakukan vaksinasi.

Kelompok kedua adalah mereka yang tidak percaya dan ogah melakukan vaksinasi. Terakhir, adalah kelompok yang masih ragu-ragu.

"Nah ini artinya yang menolak vaksin ya pasti ada dan banyak. Hal ini juga bisa makin parah jika pemerintah kemudian gagal melakukan tata kelola vaksin, misalnya distribusi pengadaan dan lainnya," kata Trubus saat dihubungi VOI.

Bukan hanya itu saja, dirinya juga menilai, penolakan bisa semakin masif ketika tidak ada transparansi terkait efektivitas dan kualitas vaksin COVID-19 yang akan diberikan kepada masyarakat.

"Hal-hal ini nantinya bisa menimbulkan penolakan. Sehingga harus ada akuntabilitas publik, dijelaskan siapa yang mendapatkan vaksinasi, seperti apa efeknya ini semua harus dijelaskan secara terbuka," tegasnya.

Trubus memang mengapresiasi langkah Jokowi mau menjadi penerima vaksin pertama di Indonesia. Tapi yang perlu diingat adalah masalah implementasi di lapangan terkait pemberian vaksinasi kepada masyarakat.

Sehingga, ke depan, tugas pemerintah adalah meyakinkan publik jika vaksin ini aman digunakan. "Selain itu, perlu pendekatan partisipasi publik juga untuk mengubah perilaku dan lainnya. Jadi law enforcement itu salah. Harusnya yang didorong adalah perubahan perilaku," pungkasnya.