Akhirnya Jokowi Jawab Tantangan PB IDI sebagai Penerima Vaksin Pertama

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bersedia menjadi orang yang pertama kali menerima vaksin COVID-19. Pernyataan Jokowi seakan menjawab tantangan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang memastikan dokter siap divaksin asalkan Presiden Jokowi bersedia menjadi orang pertama yang divaksin.

Beberapa waktu yang lalu, Ketua PB IDI Daeng M Faqih mengklarifikasi pemberitaan yang menyebut pihaknya menolak pemberian vaksin. Kata dia, para dokter anggota IDI bukan menolak namun siap menjadi target pertama vaksinasi COVID-19 jika Jokowi disuntik pertama.

"Kalau Bapak Presiden menyampaikan sudah bersiap menjadi bagian yang pertama disuntik, IDI juga bersedia menjadi salah satu yang siap pertama dilakukan penyuntikan," kata Daeng dikutip Antara.

Selain itu, Daeng mengatakan, IDI tentunya mendukung program vaksinasi yang bakal dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengendalikan penularan COVID-19 di Indonesia. Namun, vaksin yang diberikan harus lebih dulu mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan keamanannya.

Tak berselang lama, Presiden Jokowi lantas mengumumkan jika dirinya siap menjadi penerima vaksin pertama. Hal ini dia lakukan agar seluruh masyarakat di Tanah Air percaya dengan keamanan vaksin yang akan diberikan.

"Nanti saya yang akan menjadi penerima pertama, divaksin pertama kali untuk memberikan kepercayaan, keyakinan masyarakat bahwa vaksin aman digunakan," kata Jokowi dalam keterangan video yang diunggah di akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 16 Desember.

Bukan hanya itu saja, eks Gubernur DKI Jakarta ini juga menjawab keluh kesah masyarakat terkait skema vaksin mandiri yang mengharuskan setiap orang merogoh kocek mereka sebelum mendapatkan vaksinasi. Kata Jokowi, setelah mendengarkan keluhan masyarakat dan menghitung kembali keuangan negara, pemerintah memutuskan vaksin akan digratiskan.

Dengan penggratisan biaya vaksin ini, ke depan, tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk melakukan vaksinasi.

"Jadi setelah menerima masukan dari masyarakat dan setelah kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara dapat saya sampaikan vaksin COVID-19 untuk masyarakat gratis. Gratis tidak dikenakan biaya sama sekali," tegasnya.

Diketahui, pemerintah Indonesia menyiapkan dua skema pelaksanaan vaksinasi COVID-19, yaitu skema program pemerintah dan skema mandiri. Untuk pengadaan vaksin COVID-19 skema program pemerintah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan skema mandiri dilaksanakan oleh Kementerian BUMN. Dari target cakupan imunisasi sebanyak 107 juta penduduk itu, 75 juta penduduk untuk kelompok sasaran skema mandiri sedangkan 32 juta penduduk untuk skema program pemerintah.

Sasaran vaksinasi untuk skema pemerintah adalah tenaga kesehatan pada seluruh fasilitas kesehatan, pelayan publik esensial dan kelompok masyarakat rentan. Sementara untuk skema mandiri adalah masyarakat pelaku ekonomi lainnya yakni peserta BPJS, non BPJS/asuransi lainnya, dan umum/pribadi.

Sementara jenis vaksin yang ada di Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860/2020, pemerintah telah menetapkan enam jenis vaksin COVID-19 yang bisa digunakan yaitu Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer/Biotech, dan Sinovac.

Ada pun vaksin yang saat ini sudah ada di Indonesia adalah yang berasal dari perusahaan farmasi China yaitu Sinovac. Vaksin ini tiba di Indonesia pada 6 Desember lalu.

Hanya saja, vaksin tersebut belum dapat digunakan karena masih menunggu uji klinis fase III dan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).