WALHI Nilai Wacana Kenaikan Tarif KRL Mengkerek Budaya Malas Pakai Transportasi Umum

JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai rencana kenaikan tarif transportasi KRL Commuter Line bisa mendorong budaya malas naik kendaraan umum terkhusus KRL. Hal itu dapat mengkerek kenaikan beban polusi udara di Jakarta.

Pengkampanye Walhi Jakarta Muhammad Aminullah mengatakan wacana itu akan membuat masyarakat berpikir ulang untuk menggunakan kendaraan umum karena tarifnya yang naik. Apalagi, polusi udara dan kemacetan lalu lintas di Jakarta saat ini masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan oleh pemerintah.

"Padahal, kendaraan pribadi menjadi salah satu sumber polusi terbesar di Jakarta," kata Aminullah dalam keterangannya, dikutip dari Antara, Senin 2 Januari.

Subsidi tiket KRL, lanjut dia, bukan hanya soal bantuan bagi masyarakat mampu atau tidak, tapi lebih kepada dukungan bagi pengguna transportasi publik lantaran pengguna transportasi publik telah berperan dalam menekan angka kecelakaan, kemacetan, polusi udara, serta emisi gas rumah kaca.

Ia pun menyarankan agar peran transportasi publik terus didukung melalui subsidi pengguna kendaraan umum.

"Jakarta sedang bertarung dengan kemacetan dan polusi udara, dan para pengguna transportasi umum telah mengambil peran menjadi salah satu bagian dari pemulihan Jakarta. Sudah sepatutnya pemerintah, khususnya kementerian perhubungan mendukungnya, bukan justru mencabut subsidinya," ujarnya.

Lebih lanjut ia berpendapat daripada mencabut subsidi KRL bagi kalangan berpenghasilan tinggi, pemerintah sebaiknya mencabut subsidi kendaraan listrik pribadi.

Menurutnya, subsidi kendaraan listrik nantinya dapat dialihkan pada peningkatan transportasi listrik yang bersifat massal.

Selain tidak menjawab persoalan ketergantungan pada kendaraan pribadi, subsidi kendaraan listrik pribadi hanya akan menambah jumlah kendaraan di Jalanan.

"Sampai saat ini saja, menurut data BPS, angka sepeda motor dan mobil penumpang di Jakarta sudah mencapai 20,66 juta unit," ucap Aminullah.

"Pemerintah harusnya fokus pada upaya melepas ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi. Subsidi tiket KRL sudah tepat justru harus ditingkatkan, harusnya subsidi kendaraan listrik pribadi yang harus dipikirkan ulang," tandasnya.