Apa Kabar Wacana Kenaikan Tarif Transjakarta? Ini Kata Pemprov DKI

JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkap kelanjutan wacana kenaikan tarif Transjakarta yang diusulkan sejak tahun 2023 lalu. Syafrin menyebut rencana itu masih terus dikaji.

"Kita masih melakukan pendalaman terhadap hasil kajian yang disampaikan baik oleh teman-teman Transjakarta, demikian juga oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ)," kata Syafrin kepada wartawan, Jumat, 20 Desember.

Pemprov DKI sejauh ini telah menerima hasil kajian internal mengenai implementasi kenaikan tarif dari Transjakarta maupun DTKJ. Rencananya, pendalaman kajian akan selesai dalam waktu dekat.

"Kami masih menunggu pendalaman yang kami lakukan. Akhir tahun ini selesai," ujar Syafrin.

Sebagai informasi, wacana kenaikan tarif Transjakarta berawal dari usulan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) yang memandang tarif moda transportasi yang dikelola Pemprov DKI perlu dinaikkan.

DTKJ, lanjut Syafrin, mengusulkan kenaikan lantaran tarif Transjakarta tidak mengalami kenaikan sejak belasan tahun lalu. Sementara, moda transportasi lain seperti KRL Commuter Line diwacanakan akan naik Rp2.000 dari menjadi Rp5.000.

"Alasannya melihat tarif eksisting Transjakarta sebesar Rp3.500 sejak 2007 tidak naik sementara, di sisi lain tarif moda angkutan seperti KRL akan naik. Tentu kami harus lakukan check and recheck terkait itu dan tentu ada survei internal," urai Syafrin pada 2023 lalu.

DTKJ disebut memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi tarif, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi.

Transjakarta lalu menindaklanjutinya dengan melakukan survei di media sosial yang dilakukan pada 6-13 April lalu untuk melihat respons masyarakat.

Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024, Taufik Azhar saat itu menjelaskan, Pemprov DKI memang menggelontorkan anggaran yang cukup besar untuk subsidi transportasi atau public service obligation (PSO) pada tarif Transjakarta.

Selama ini, tiket Transjakarta disubsidi dari APBD sekitar Rp13 ribu sekali perjalanan karena nilai keekonomian tarif Transjakarta sebesar Rp15 ribu per tiket.

Dengan kenaikan tarif busnya, Taufik memandang Transjakarta bisa ikut meringankan beban ABPD karena nilai subsidi dikurangi. Mengingat, APBD tahun 2023 pun mengalami defisit anggaran.

"Kalau kita bicara PSO, memang ada pembahasan jangan kita cuman mengandalkan PSO. Artinya, Transjakarta juga harus meningkatkan dari sisi lain untuk ekonominya," urai Taufik.