JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dapat berlaku kembali jika kasus COVID-19 melonjak.
Usai Presiden Joko Widodo resmi mencabut kebijakan PPKM, Mendagri segera mengeluarkan instruksi sebagai ketentuan lanjutan.
"Bersama instruksi ini kami sampaikan bahwa PPKM dapat diberlakukan kembali bila terjadi kenaikan kasus yang sangat signifikan. Bila terjadi lonjakan, itu dapat diberlakukan kembali PPKM," kata Mendagri di Istana Merdeka Jakarta dilansir ANTARA, Jumat, 30 Desember.
Mendagri menjelaskan Instruksi Mendagri Nomor 51 Tahun 2022 tentang PPKM di Jawa dan Bali masih memberlakukan PPKM hingga 9 Januari 2023.
Dengan adanya kebijakan baru dari Presiden Joko Widodo, PPKM dihentikan di seluruh daerah mulai Jumat.
Meski kebijakan PPKM resmi dicabut, lanjut Mendagri, tidak diartikan pandemi selesai. Masyarakat pun masih dianjurkan untuk tetap pakai masker sebagai kebiasaan baru.
"PPKM bentuk intervensi pemerintah dalam rangka bentuk membatasi kegiatan masyarakat untuk mencegah terjadinya penularan, jadi bentuk intervensi, bukan bentuk pengumuman pandemi selesai," kata Tito.
Menurut Presiden Joko Widodo, hingga 27 Desember 2022 di Indonesia hanya terjadi 1,7 kasus per satu juta penduduk, dan positivity rate mingguan hanya sebesar 3,35 persen.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Ferdy Sambo Gugat Jokowi dan Kapolri Sigit, Menko Mahfud MD: Itu Gimik Saja
30 Desember 2022, 12:51 -
| BERITA
Pembiayaan Pasien COVID-19 Disamakan Seperti Penyakit Lain Mulai 2023
30 Desember 2022, 13:45
Selain itu, tingkat keterisian di rumah sakit atau bed occupancy ratio (BOR) sebesar 4,79 persen, dan angka kematian sebesar 2,39 persen.
"Ini semuanya berada di bawah standar WHO," kata Presiden Jokowi.
Sebelum PPKM dicabut, kata Presiden Jokowi, seluruh kabupaten dan kota di Indonesia berstatus PPKM Level 1 yang menandakan pembatasan kerumunan dan pergerakan orang di tingkat rendah.
Jokowi mengatakan Pemerintah sudah mengkaji penentuan status PPKM selama 10 bulan.
Terkait
