Dievaluasi Kemendagri, Anggaran BTT DKI Tahun 2023 Naik Rp220 Miliar

JAKARTA - Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta sepakat menambah nominal angaran belanja tidak terduga (BTT) dalam APBD tahun anggaran 2023. BTT awalnya ditetapkan Rp648 miliar, lalu naik Rp220 miliar menjadi Rp868 miliar.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Michael Rolandi Cesnanta Brata menjelaskan, penyesuaian ini dilakukan setelah draf rancangan peraturan daerah (raperda) APBD DKI 2023 dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kemendagri menilai BTT DKI tahun 2023 sebesar Rp648 miliar masih dianggap sangat kecil dan tidak sepadan dengan nilai belanja daerah DKI yang diproyeksikan sebesar Rp74,3 triliun.

Penambahan anggaran untuk BTT salah satunya akan diambil dari program-program yang tidak tercantum dalam rencana kerja dan KUA-PPAS rancangan APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp220,8 miliar.

“Setelah kita sisir dan lihat kembali memang ada kegiatan baru di belanja modal yang tidak ada dalam RKPD dan KUA-PPAS. Itu akan kita alihkan ke belanja tidak terduga,” kata Michael dalam keterangannya, dikutip Jumat, 30 Desember.

Kemudian, Kemendagri meminta DKI tidak menganggarkan kegiatan multiyears atau melampaui tahun anggaran. Maka, terdapat anggaran sebesar Rp38,1 miliar untuk pembangunan kantor Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara yang dicoret.

“Kegiatan multiyears harus memperhatikan masa jabatan Gubernur. Kebetulan saat ini dijabat Pj, dianggap berlaku satu tahun. Jadi tidak bisa multiyears, itu ada pembangunan Sudin Perhubungan Jakut yang dievaluasi, tidak boleh melebihi masa jabatan Gubernur,” ungkap Michael.

Dari sejumlah pergeseran kegiatan anggaran, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan total penambahan sebesar Rp285,6 miliar. Namun, anggaran terpotong Rp65,5 miliar untuk program menunjang pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 berupa alokasi anggaran dana alokasi khusus (DAK) untuk bantuan operasional sekolah (BOS).

Kemudian, bantuan operasinal penyelenggaraan (BOP) PAUD dan BOP Kesetaraan sebesar Rp25,5 miliar, serta pemenuhan alokasi anggaran Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD) sebesar Rp40 miliar.

“Total yang bisa dimasukan dalam BTT awalnya sebesar 285,6 miliar dan dipotong Rp65,5 miliar. Jadi hanya bertambah Rp220,1 miliar, sehingga total BTT menjadi Rp868,6 miliar. Postur tidak berubah, hanya komposisi belanjanya saja yang berubah,” ungkap Michael.