Menkes Minta RSPON Pastikan Rumah Sakit di 514 Kabupaten dan Kota Sanggup Tangani Pasien Stroke

JAKARTA - Pemerintah mengupayakan rumah sakit di seluruh kabupaten dan kota bisa menangani pasien stroke. Termasuk melakukan intervensi non-bedah untuk mengatasi gangguan pasokan darah ke otak akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah.

Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin kepada Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) selaku rumah sakit rujukan nasional saat diskusi via daring.

Menkes meminta RSPON memastikan di 514 kabupaten dan kota di Indonesia bisa melakukan penanganan stroke.

"Tahun 2024 harus bisa melakukan bedah otak terbuka dan RSPON juga harus memastikan 514 kabupaten kota bisa melakukan intervensi non-bedah coiling atau trombektomi," katanya pada Senin 26 Desember.

Budi mengatakan, pemerintah berupaya memastikan seluruh rumah sakit di kabupaten dan kota memenuhi standar pelayanan dalam menangani pasien stroke.

Dia pun meminta Rumah Sakit Umum Pusat di Denpasar menjadi pengampu bagi rumah sakit di wilayah Bali serta Nusa Tenggara Barat dan Timur dalam penanganan pasien stroke.

"Saya menunggu, satu rumah sakit di Jembrana dan Buleleng harus bisa trombektomi dan coiling," katanya.

Menurut informasi yang disiarkan di laman resmi Kementerian Kesehatan, stroke terjadi apabila pembuluh darah otak mengalami penyumbatan atau pecah sehingga sebagian otak tidak mendapatkan pasokan darah yang membawa oksigen yang diperlukan. Kondisi yang demikian dapat menyebabkan kematian sel dan jaringan.

Gangguan tersebut menimbulkan gejala seperti kelumpuhan wajah atau anggota badan, bicara tidak lancar, bicara tidak jelas, perubahan kesadaran, dan gangguan penglihatan.

Stroke dapat mengakibatkan kematian atau kecacatan yang dapat menurunkan status kesehatan dan kualitas hidup penderitanya.

"Saya mengamati bahwa stroke ini merupakan penyakit yang (berdampak) buruk sekali (pada) kualitas hidup, jadi kematiannya paling tinggi dan membuat cacat juga tinggi sekali," pungkasnya.