Bagikan:

JAKARTA - Presiden Joko Widodo dikabarkan akan merombak atau reshuffle menteri di kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat ini. Lalu siapa yang akan akan dibongkar pasang oleh Jokowi?

Jokowi disarankan memperbanyak menteri dari kalangan profesional, bukan dari partai politik. Tujuannya, agar kabinet Indonesia Maju yang dia pimpin ini tidak tersandera oleh partai politik.

"Jika kita mau objektif. Kita memperbanyak menteri dari kalangan profesional. Agar kabinet tak tersandera oleh partai politik. Dan agar kementerian tidak menjadi "ATM" bagi partai," kata Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin kepada VOI dikutip Senin, 21 Desember.

Namun sayangnya, kata dia, berdasarkan pengalaman sebelumnya sangat sulit menambah menteri dari kalangan profesional. Biasanya yang bertambah adalah menteri dari kalangan partai politik.

"Kami masih ingat di kabinet Jokowi jilid pertama, ketika reshuffle Andrinof Chaniago dari profesional terlempar dari kabinet dan digantikan oleh orang partai," ujar dia.

Isu reshuffle ini muncul setelah dua menteri Jokowi tersandung kasus korupsi. Mereka adalah, Edhy Prabowo yang menjadi tersangka KPK karena menerima suap izin ekspor benur saat menjadi menteri Kelautan dan Perikanan.

Kemudian, Juliari Batubara yang jadi tersangka karena menerima suap hasil mengutip dana bansos untuk masyarkat miskin yang terdampak COVID-19.

Menurut Ujang, dua pos kementerian ini tidak akan diberikan kepada kalangan profesional. Melainkan kepada partai politik.

"Peluang menteri dari profesional tetap ada. Namun sangat kecil. Probabilitasnya sangat kecil. Kemungkinan kecil 2 pos menteri tersebut. Karena dua kementerian tersebut jatahnya partai politik," ucap Ujang.

Alasannya, kata Ujang, Jokowi bakal menjaga koalisi pemerintah yang sudah terbentuk. Sehingga, yang nantinya ditunjuk sebagai menteri berasal dari PDIP dan Gerindra.

Tapi jika prediksi itu tak terjadi, Ujang menyebut ada kemungkinan lain yang akan dilakukan Jokowi pada saat reshuffle. Nantinya, calon dari partai Gerindra akan ditempatkan sebagi menteri pada sektor lain. Sehingga, tak mengubah jatah 2 kursi menteri.

"Yang terpahit, paling juga jatah menteri Gerindra di KKP digeser ke kementerian lain. Namun tak mengurangi 2 jatah menteri dari Gerindra," kata dia.