Anggap Permintaan Jokowi ke TNI Soal KKB Papua Multitafsir, Legislator Golkar Berharap Adanya Rapat Gabungan

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Christina Aryani menilai arahan Presiden Joko Widodo agar Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bersikap tegas terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua merupakan awal yang baik.

“Pernyataan presiden menjadi awalan penting untuk merespons isu Papua secara utuh guna menghasilkan solusi yang lebih komprehensif,” ujarnya kepada wartawan, Rabu, 21 Desember.

Namun, Christina mengatakan sikap tegas yang dimaksud Presiden Jokowi perlu diperjelas agar tidak menimbulkan multitafsir.

“Tegas terkait gelar pasukan atau menyangkut apa? Jangan sampai ada kesalahpahaman seolah TNI selama ini tidak tegas terhadap KKB,” ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu mengaku Komisi I DPR dan Komisi III DPR terus memperhatikan isu Papua dan fakta eskalasi kekerasan yang terus meningkat di bumi Cenderawasih belakangan ini.

Karena itu, perlu digelar rapat gabungan bersama DPR dan stakeholder terkait khusus membahas isu Papua pada masa sidang mendatang.

“Perlu duduk bersama dengan kami Kemenko Polhukam, Kemhan, TNI, Polri, BIN, Kemenlu, serta Kemendagri. Apa yang harus dilakukan di sana, apa rencana Pemerintah ke depan yang pastinya melibatkan banyak institusi, semua ini menjadi perhatian DPR,” kata Christina.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan arahan khusus kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono terkait KKB Papua. Jokowi minta Yudo tegas kepada KKB.

"Saya kira baik pendekatan humanis baik, pengurangan prajurit TNI di Papua itu baik, tetapi harus tegas di sana KKB selalu berbuat seperti itu ya tidak akan selesai-selesai masalahnya," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 19 Desember.

Menanggapi arahan Presiden Jokowi, Panglima Yudo menyatakan TNI akan bersikap tegas kepada KKB Papua. Yudo memastikan, meski pendekatan akan dilakukan secara humanis, namun TNI akan mengutamakan penegakan hukum bersama-sama dengan Polri.

"Harus tegas tapi tetap humanis. Tentunya kita lebih ke memajukan penegakan hukum. Yang mengganggu masyarakat, kita tangkap, kita serahkan ke Polri," ujar Yudo usai serah terima jabatan (sertijab) di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, 20 Desember.

Yudo mengatakan, masyarakat Papua membutuhkan dukungan pemerintah dan aparat. Karenanya, dia menegaskan, TNI terus berupaya agar aktivitas sosial di Papua berjalan dengan aman.

"Masyarakat di sana membutuhkan dukungan kita. Sekolah-sekolah katanya banyak yang gurunya meninggalkan tempat, angkutan umum yang kurang kita bantu, supaya aktivitas sosial masyarakat bisa berjalan," kata Yudo.

Oleh karena itu, Yudo memastikan, TNI tetap melaksanakan operasi teritorial di Papua dan membantu polisi dalam penegakan hukum di bumi Cenderawasih.

"Kalau penegakan hukum tentunya kita membantu polisi," kata Yudo.