JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menerima sebanyak 40 permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Serentak.
Pada Rabu, 16 Desember, permohonan yang masuk adalah hasil pemilihan bupati Kaimana dan Lampung Tengah. Selanjutnya pada Kamis, 17 Desember, permohonan yang masuk adalah hasil pemilihan bupati Rembang, Sumba Barat, Belu, Raja Ampat, Penukal Abab Lematang Ilir.
Kemudian Pangandaran, Kotawaringin Timur, Sekadau, Taliabu, Halmahera Selatan, Banggai, Ogan Komering Ulu, Konawe Kepulauan, Karo (2 perkara), Bulukumba dan Musi Rawas Utara.
Sementara pada hari ini, Jumat, 18 Desember, dilansir dari Antara, permohonan yang diterima Mahkamah Konstitusi dari hasil pemilihan bupati Kepulauan Aru, Labuhanbatu Selatan, Pesisir Barat, Mamberamo Raya, Sorong Selatan, Konawe Selatan, Ogan Komering Ulu Selatan.
Kemudian Halmahera Timur, Sorong Selatan, Purworejo, Tojo Una-Una, Teluk Wondama, Pahuwato, Halmahera Timur, Malaka, Lingga dan Tapanuli Selatan.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Pleno KPU Pilgub Kalsel: Tim Cagub Denny Indrayana Protes Hasil Penghitungan Suara di Banjar
18 Desember 2020, 15:11
Berikutnya, hasil pemilihan wali kota yang disengketakan ke Mahkamah Konstitusi adalah Magelang, Bandar Lampung, Tidore Kepulauan dan Banjarmasin.
Pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wali kota masih dapat dilakukan hingga 29 Desember 2020, sedangkan untuk gubernur hingga 30 Desember.
Setelah itu, tahapan selanjutnya adalah perbaikan permohonan dan pemeriksaan pendahuluan dijadwalkan berlangsung pada 26-29 Januari 2020 dan pemeriksaan persidangan pada 1-11 Februari 2020.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #hari ibu #nataru #natalPopuler
