Bagikan:

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membeberkan penanganan masalah kemacetan menjadi satu tugas yang paling susah selama memimpin Jakarta.  Hal ini termasuk salah satu dari tiga tugas yang harus diselesaikan Heru sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.

Pengakuan ini Heru ungkapkan dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi bersama jajaran Pemprov DKI dan dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata.

"Kami mendapat tugas dari pemerintah pusat. Ada tiga, penanggulangan banjir, tata ruang yang termasuk dalam kemacetan. Nah, yang paling sulit adalah kemacetan," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 15 Desember.

Selama ini, Pemprov DKI Jakarta berupaya menjalankan program penanganan kemacetan, mulai dari ganjil genap hingga peningkatan penyediaan angkutan umum. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta.

Yang jadi masalah, saat ini masyarakat makin mudah untuk memiliki kendaraan pribadi karena harga pembelian dan sistem kredit kendaraan bermotor yang semakin murah.

"Di satu sisi kita mengurai kemacetan, di sisi lain warga tidak bisa dicegah untuk membeli kendaraan. Kendaraan makin murah, motor makin murah, kredit semakin murah. Nah, itu tantangan buat kita," ujar Heru.

Namun, bukan berarti kondisi ini terus dibiarkan. Heru menegaskan, selama menjabat sebagai pemimpin Jakarta, ia akan menjalankan sejumlah kebijakan untuk mengatasi masalah klasik Ibu Kota ini.

 

Contoh upaya yang dilakukan adalah penguraian kepadatan kendaraan akibat titik ruas jalan yang menyempit atau bottle neck, serta penambahan ruas jalan tersambung oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

"Bukan tidak bisa, tetapi mudah-mudahan buat bottle neck dan jalan-jalan tidak belum tersambungkan Pak Kadis (Perhubungan DKI), bisa dilakukan di tahun 2023," imbuhnya.