JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pejabat pembuat komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso (MJS) dan pihak swasta Harry Sidabuke (HS) dalam perkara dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.
Pemeriksaan terhadap Matheus dilakukan pada Kamis, 17 Desember. Dalam pemeriksaan ini, penyidik meminta konfirmasi terkait pengadaan bansos sebagai PPK dalam program bansos COVID-19 khususnya di wilayah Jabodetabek.
"Sementara Rabu, 16 Desember, HS (Harry Sidabuke) juga diperiksa sebagai saksi. Penyidik menggali pengetahuan yang bersangkutan terkait dengan pelaksanaan paket pekerjaan proyek bansos di Kemensos tahun 2020 yang antara lain juga dikerjakan olehnya," kata Plt Juru Bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 18 Desember.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Telusuri Kasus Suap Bansos yang Jerat Juliari Batubara, KPK Dalami Barang Bukti
16 Desember 2020, 15:46
Sebelumnya, KPK menetapkan sejumlah tersangka terkait dengan dugaan kasus korupsi bantuan sosial (bansos) paket sembako untuk pengananan COVID-19 di wilayah Jabodetabek termasuk Menteri Sosial Juliari Batubara.
Selain Juliari, KPK juga menetapkan empat tersangka lainnya yaitu Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial (PPK) MJS dan AW sebagai penerima suap serta AIM dan HS selaku pemberi suap.
Ketua KPK Filri Bahuri mengatakan, kasus ini berawal ketika Juliari menunjuk dua pejabat pembuat komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso dan Adi dalam pelaksanaan proyek ini dengan cara penunjukkan langsung para rekanan.
"Dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS," kata Firli.
Ada pun untuk fee setiap paket bansos COVID-19 yang disepakati Matheus dan Adi sebesar Rp10 ribu dari nilai sebesar Rp300 ribu.
Matheus dan Adi kemudian membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa suplier sebagai rekanan penyediaan bansos pada Mei-November 2020. Rekanan yang dipilih adalah AIM, HS, dan PT Rajawali Parama Indonesia alias PT RPI yang diduga milik Matheus.
"Penunjukkan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui JPB dan disetujui oleh AW," ucapnya.
Pada pendistribusian bansos tahap pertama diduga diterima fee Rp 12 miliar. Matheus memberikan sekitar Rp 8,2 miliar secara tunai kepada Juliari melalui Adi.
Dalam operasi senyap ini, KPK juga menyita barang bukti berupa uang yang sudah disiapkan dari pemberi suap yakni AIM dan HS di salah satu apartemen di Jakarta dan Bandung. Uang Rp14,5 miliar disimpan di sejumlah koper dan tas serta terdiri dari pecahan rupiah dan uang asing.
"Masing-masing sejumlah sekitar Rp11, 9 miliar, sekitar 171.085 dolar AS (setara Rp2,420 miliar) dan sekitar 23.000 dolar Singapura (setara Rp243 juta)," papar Firli.
Terkait
