Abdul Latif Amin Imron Ditahan KPK, Wabup Jadi Plt Bupati Bangkalan

SURABAYA - Wakil Bupati Bangkalan Mohni menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bangkalan menggantikan R Abdul Latif Amin Imron yang ditangkap KPK.

Penetapan Plt Bupati Bangkalan ini ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Gubernur oleh Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak di gedung Grahadi, Kamis, 8 Desember 2022.

"Kami melanjutkan program-program yang sudah ada karena juga ini berbarengan dengan akhir tahun," kata Mohni, Kamis, 8 Desember.

Namun, Mohni enggan berbicara  rencana kerja pemerintahan di Kabupaten Bangkalan kedepan. Ia mengaku, lebih memilih untuk melanjutkan program-program pembangunan yang sudah direncanakan oleh Bupati Bangkalan sebelumnya.

"Yang sudah selama sudah tahun ini terutama yang belum selesai ini kan ada bansos dan lain sebagainya, program-program pembangunan juga ada yang belum tuntas. Mudah-mudahan nanti sebelum 31 Desember 2022 bisa kelar," katanya.

Mohni juga tak merespons ketika ditanya terkait adanya kekosongan posisi kosong lima kepala dinas yang juga terjerat kasus KPK. Namun dia berjanji akan segera melakukan seleksi untuk mengisi kekosongan tersebut.

"Akan segera kita isi, secepatnya karena kami sudah boleh menandatangani dengan selaku Plt wakil tadi untuk memberikan surat keputusan kepada mereka yang layak ditempati," ujarnya.

Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan penetapan Plt Bupati Bangkalan Mohni telah ditandatangani oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Begitu pun SK pengangkatan yang telah dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Ibu Gubernur yang memberikan amanah kepada saya tanpa menunda, menyerahkan SK Plt Bupati Bangkalan. Dan memang ini supaya masyarakat Bangkalan memiliki pemerintahan yang berjalan dengan efektif, tanpa ada jeda atau kekosongan," kata Emil.

Dia berharap, amanah baru ini dapat dijalankan oleh Plt Bupati Bangkalan Mohni dengan serius, mengingat pembangunan di Kabupaten Bangkalan merupakan amanah dari rakyat, untuk dikebut dipenghujung tahun 2022.

"Supaya bisa dipastikan program-program bisa terselesaikan dengan baik walaupun tentunya sebagai wakil tentunya punya pemahaman tetapi mungkin akan lebih bagus lagi jika Pak Sekda bisa full memastikan jika tidak ada hambatan dalam menyelesaikan program 2022," ujarnya.