MAKI Minta Polri Copot Kapolda Metro karena Bertanggungjawab Supervisi Kasus Brigadir J

JAKARTA - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman meminta Polri mencopot Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Fadil Imran. Kapolda dinilai ikut bertanggungjawab dalam pusaran kasus pembunuhan Nopriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

"Kalau kasus-kasus yang penting itu di mana pun Kapolda adalah melakukan monitoring dan atensi. Jadi kalau dari tataran itu, apapun peristiwanya, ternyata ini kena prank (misalnya) gitu, maka ketika Kapolresnya dicopot, Kapoldanya juga harus diganti," ujar Boyamin dalam keterangannya, Senin, 21 November.

Irjen Fadil Imran dianggap ikut bertanggungjawab karena bertugas melakukan supervisi terhadap penyelidikan yang dilakukan Polres Metro Jakarta Selatan.

Wadirkrimum Jerry Siagian juga dinyatakan bersalah karena disebut menghalangi proses penyidikan

"Ketika ada peristiwa terkait Yosua itu, bahkan diduga menghalang-halangi penyidikan, prosesnya yang di Polres Jakarta Selatan ada supervisi dari Polda juga. Termasuk dari Wadirkrimum Jerry Siagian," ucap Boyamin

Bahkan, Boyamin membandingan kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan tragedi maut Kanjuruhan.

Dalam kasus Kanjuruhan, Polri bertindak tegas dengan mencopot AKBP Ferli Hidayat yang saat itu menjabat Kapolres Malang dan Irjen Nico Afinta selaku Kapolda Jawa Timur.

Sementara di kasus pembunuhan Brigadir J, hanya Kombes Budhi Herdi yang dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan. Meski, ada beberapa perwira menengah (pamen) hingga Jenderal yang juga dipecat sebagai anggora Korps Bhayangkara.

"Artinya pada tahapan itu, selaku Kapolda harus bertanggungjawab, pucuk pimpinan tertinggi mengatur anak buah dan mengelola anak buah. Termasuk manajemen penyidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban," kata Boyamin.