DKI Usulkan Anggaran Hibah Hingga Rp485 Miliar Dishub ke TNI-Polri, DPRD: Tidak Masuk Akal

BOGOR - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mempertanyakan besarnya anggaran hibah yang diusulkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta kepada TNI-Polri terkait lalu lintas.

Anggaran ini diusulkan dalam rancangan APBD tahun anggaran 2023. Menurut Gilbert, pengajuan angka hibah sebesar Rp485 miliar tidak masuk akal.

Hal ini diungkapkan Gilbert dalam pembahasan RAPBD DKI tahun anggaran 2023 bersama jajaran Pemprov DKI di Grand Cempaka Resort and Convention, Bogor, Jawa Barat.

"Yang agak mengganggu buat saya, kenapa begitu besar dana kita berikan kepada non-Pemprov DKI dalam hal ini Polda, segala macam. Hampir setengah triliun. Apa dasarnya? Rasanya tidak masuk akal," kata Gilbert, Jumat, 11 November.

Padahal, lanjut Gilbert, instansi-instansi yang menerima hibah ini juga mendapat anggaran dari pemerintah pusat. Lebih baik, lanjut dia, alokasi APBD lebih banyak disalurkan pada program-program yang bermanfaat untuk warga Jakarta.

"Toh, mereka dapat anggaran sendiri kok dari pusat. Kalau sebesar itu, buat apa? Anggaran ini kan pajak rakyat, mestinya dikembalikan pada sektor yang sangat membantu masyarakat," cecar Gilbert.

Sebagai informasi, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengajukan anggaran Rp485,40 miliar untuk hibah kepada anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI.

Rinciannya, terdapat hibah untuk kegiatan pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk diberikan kepada Kapolda Metro Jaya sebesar Rp75 miliar.

Lalu, hibah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan kepada Kodam Jaya Rp16 miliar, kepada Mako Puspomal Rp7 miliar, kepada Koopsudnas Rp79 miliar, Komandan Korem 052/Wijayakrama Rp1 miliar, Kapolda Metro Jaya Rp130 miliar, Wing Komando I Kopasgat Rp11 miliar, dan Kodam Jaya/Korem 052 Wijayakrama Rp161 miliar.