Indeks Inklusi Keuangan Indonesia Rendah, Jokowi Minta Pemda Inovatif Percepat Akses Keuangan Daerah

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi keberadaan dan kerja keras Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam memperluas akses keuangan di daerah. Menurutnya, peningkatan akses keuangan menjadi hal penting untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Tak hanya itu, kata Jokowi, peningkatan akses keuangan juga dapat mendorong keadilan sosial, dan peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Untuk itu, Jokowi meminta pemerintah daerah mempercepat akses keuangan di daerahnya masing-masing.

Apalagi, kata Jokowi, di kawasan Asia Tenggara, indeks inklusi keuangan Indonesia juga baru sebesar 76 persen atau lebih rendah dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Untuk itu, ia mengatakan langkah extraordinary diperlukan untuk mengoptimalkan percepatan akses keuangan tersebut.

"Pertama, lebih agresif dalam meningkatkan literasi keuangan, pengetahuan, minat, kepercayaan terhadap industri keuangan. Masyarakat paham di mana memperoleh akses pembiayaan dan masyarakat mulai aktif menabung di lembaga lembaga keuangan," tuturnya, dalam acara Rakornas TPAKD 2020 secara virtual, Kamis, 10 Desember.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berujar, cara-cara baru dalam melakukan sosialisasi dan edukasi harus terus dilakukan melalui berbagai cara yang inovatif. Di antaranya dengan mengadopsi seni dan budaya, cara yaang sesuai dengan karakter kekinian, dan sesuai dengan kelompok sasaran.

Tak hanya itu, katanya, sosialisasi dan edukasi juga perlu melibatkan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan termasuk kerjasama dengan para tokoh yang berpengaruh.

"Kedua, TPAKD harus aktif terlibat mendorong pendirian kelompok kelompok usaha, kelompok tani, terutama koperasi. Sekaligus mendorong cara cara korporasi yang dilakukan oleh koperasi masyarakat. Karena itu pendampingan dan asistensi kepada masyarakat terus harus diintensif kan," jelasnya.

Ketiga, penguatan infrastruktur percepatan akses keuangan harus lebih agresif, melalui pendirian Jamkrida, lembaga keuangan mikro, penyediaan agen bank di tiap desa hingga penerbitan obligasi daerah.

"Ini penting. Dan upaya-upaya lainnya. Percepatan ini tidak mungkin dilakukan jika caranya masih biasa-biasa saja. Harus ada terobosan-terobosan baru yang inovatif dan efisien," ujarnya.

Terakhir, peningkatan inklusi keuangan di daerah yang pasif terutama untuk rakyat kecil dan UMKM. Per September 2020, tercatat 73,7 persen kredit bank umum ada di pulau Jawa.

Menurut Jokowi, empat langkah tersebut membutuhkan kerja keras dengan cara-cara yang inovatif bukan rutinitas seperti biasanya. Apalagi disaat menghadapi krisis perekonomian akibat pandemi COVID-19 ini.

"Kita harus melakukan langkah-langkah yang luar biasa harus cepat, inovatif agar perekonomian nasional segera pulih dan mampu bangkit lebih cepat dibanding negara lain," jelasnya.